WORO WIKAN MAHESWARI, 070116449 (2006) DESENTRALISASI PENDIDIKAN DASAR BERBASIS MASYARAKAT DI ERA OTONOMI DAERAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRACT) gdlhub-gdl-s1-2006-maheswariw-1426-fisp_02_-6.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2006-maheswariw-1426-fisp_02_-6.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Reformasi pemerintahan mengakibatkan terjadinya pergeseran penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi yang ditandai pemberian otonomi luas dan nyata kepada daerah. Pemberian otonomi dimaksudkan untuk lebih memandirikan daerah dan memberdayakan masyarakat dan daerah lebih leluasa melaksanakan kewenangannya atas dasar prakarsa sendiri. Pemberian otonomi yang luas dan bertanggung jawab dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, memperhatikan potensi, dan keanekaragaman daerah. Hal esensial Bari otonomi adalah semakin besamya tanggung jawab daerah untuk mengurus tuntas segala permasalahan pembangunan masyarakat di daerahnya, termasuk bidang pendidikan. Desentralisasi kekuasaan dilakukan untuk mendekatkan dan mencairkan hubungan antara negara dan masyarakat dan diharapkan pelayanan publik semakin baik karena memperpendek rantai birokrasi dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Desentralisasi juga dilakukan di bidang pendidikan. Desentralisasi pendidikan bertujuan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pendidikan. Tujuan desentralisasi pendidikan adalah terbentuknya otonomi sekolah. Namur proses itu harus didukung kemampuan sekolah, partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah. Desentralisasi pendidikan memperbesar partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. Otonomi sekolah terwujud dengan memperbesar partisipasi masyarakat dalam komite sekolah. Namun, realitasnya komite sekolah tidak berfungsi dengan baik. Hal ini disebabkan frekuensi kehadiran masyarakat/orang tua siswa dalam rapat komite sangat rendah dan pengurus komite sekolah tidak mampu menjaring aspirasi anggotanya. Tidak berfungsinya komite sekolah membuat masyarakat tidak berdaya (powerless) terhadap pemerintah. Masyarakat tidak bisa menuntut pelayanan pendidikan yang maksimal kepada sekolah karena sekolah (sekolah negeri) kembali diatur secara ketat oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kota. Mengenai implementasi kebijakan di tingkat sekolah, kewenangan kepala sekolah sangat besar namun sayangnya sejak caimya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sekolah tidak lagi leluasa mengatur rumah tangganya. Untuk pengawasan terhadap implementasi kebijakan temyata hanya dilakukan oleh pemerintah. Pengawasan dari masyarakat tidak cukup kuat karena tidak disalurkan melalui wadah yang benar. Hal ini disebabkan oleh komite sekolah yang kurang berfungsi dengan baik yang disebabkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat dalam komite sekolah dan keterbatasan yang dimiliki oleh komite sekolah.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 Fis. P 02/06 Mah d
Uncontrolled Keywords:	AUTONOMY; SCHOOLS - DECENTRALIZATION
Subjects:	T Technology > T Technology (General) > T61-173 Technical education. Technical schools
Divisions:	07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik
Creators:	Creators NIM WORO WIKAN MAHESWARI, 070116449 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK UNSPECIFIED Wisnu Pramutanto, Drs.,M.,Si UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Shela Erlangga Putri
Date Deposited:	13 Jul 2006 12:00
Last Modified:	20 Jun 2017 20:23
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/18378
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item