TRI MUSTHIKA KIRANA, 040913155 (2013) UPAYA PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DALAM PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) MENUJU GOOD AND CLEAN GOVERNANCE. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2013-kiranatrim-26947-5.abstr-k.pdf Download (119kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (9MB) | Request a copy

Abstract

Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang menjadi dasar terciptanya keyakinan yang memadai terhadap pengelolaan keuangan negara saat ini belum dapat diterapkan di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang lebih dikenal dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Hal ini terlihat dari banyaknya kasus-kasus korupsi yang terjadi di instansi-instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, berdasarkan data tingkat korupsi tahun 2012 Indonesia menempati rangking 100 Indeks Persepsi Korupsi (IPK) banyak anggaran-anggaran dari APBN dan APBD digunakan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, serta seringnya pemberitaan mengenai pejabat-pejabat Pemerintah yang terjerat kasus korupsi dan tidak sedikit yang dipenjara Penyebab utama Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tidak berjalan karena tidak adanya tenaga auditor profesional, ahli dibidangnya yang mampu menjalankan sistem pengendalian tersebut dan sebagian besar dipengaruhi oleh kondisi politik Indonesia yang cenderung berdampak negatif terhadap kegiatan akuntabilitas keuangan negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana data primer diperoleh melalui wawancara dengan Pegawai Pusbin JFA BPKP dan Pegawai Struktural Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan data sekunder diperoleh dari artikel-artikel dan peraturan perundang-undangan tentang APIP dan SPIP, Laporan Pembinaan Auditor dan Tata Kelola APIP yang disusun oleh Pusbin JFA BPKP dengan mengadopsi metode Internal Audit Capability Model (IA-CM) yang disesuaikan dengan kondisi pengawasan intern di Indonesia, laporan tentang kondisi APIP di Indonesia dan dokumen lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dan data yang didapat penulis bahwa evaluasi BPKP pada tahun 2010 sampai 2012 terhadap Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara Nasional menunjukkan sebagian besar masih berada di level 1 (Initial) dan sisanya berada di level 2 (Infrastructure). Hal ini menunjukkan bahwa peran yang tidak efektif dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Diharapkan adanya penambahan auditor yang profesional dan bersertifikat serta dukungan berupa komitmen dari semua pihak utamanya pimpinan organisasi agar peran APIP dapat berjalan dengan efektif sesuai PP 60 Tahun 2008 sehingga tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dapat terwujud.

Actions (login required)

View Item