Sudiharto (2015) Kebijakan Kejaksaan Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. Masters thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (291kB)
	Text 2. ABSTRAK .pdf Download (351kB)
	Text 3. DAFTAR ISI .pdf Download (158kB)
	Text 4. BAB 1.pdf Download (317kB)
	Text 5. BAB 2.pdf Restricted to Registered users only until 22 May 2023. Download (310kB)
	Text 6. BAB 3.pdf Restricted to Registered users only until 22 May 2023. Download (353kB)
	Text 7. BAB 4.pdf Restricted to Registered users only until 22 May 2023. Download (157kB)
	Text 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (221kB)

Abstract

Bertitik tolak dari masalah kepentingan anak maka berkembang konsep keadilan restoratif dan konsep diversi yang perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan kasus anak. Konsep Diversi merupakan alternatif penanganan anak yang berkonflik dengan hukum agar anak tidak masuk kedalam proses peradilan sehingga akan menimbulkan stigma buruk terhadap anak. Terdapatpermasalahan dimana belum ada kebijakan dalam lingkup instansi Kejaksaan Republik Indonesia terkait konsep Diversi sehingga tidak terdapat dasar peluang jaksa untuk melakukan Diversi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas,penelitian tesis ini difokuskan berikut ini: Bagaimanakah kebijakan kejaksaan dalam penangananterhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia saat ini dan bagaimana implementasi diversi yang dilakukan oleh Jaksa terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum setelah berlakunya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan,pendekatan konseptual dan pendekatan terhadap 2 (dua) kasus diversi berdasarkan Penetapan Pengadilan Mojokerto dan Pengadilan Pamekasan. Berdasarkan analisa disimpulkan bahwa diversi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anakdari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembalikedalam lingkungan sosial secara wajar. Implementasi konsep Diversi yang dilakukan oleh Jaksa terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dapat terlaksana, karena UU SPPA telah diatur konsep Diversi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum. Namun demikian, sebagaimana hakim yang telah mempunyai landasan dalam menerapkan diversi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.14 Tahun 2014, maka diharapkan segera diterbitkan Peraturan Kejaksaan Agung yang menjadi landasan hukum bagi pihak Kejaksaan sehingga dapat mengimplementasikan Diversi secara tegas.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	KKB KK-2 TH 02/16 Sud k
Uncontrolled Keywords:	Diversi , Anak yang berhadapan dengan hukum, Kejaksaan.
Subjects:	H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform K Law > K Law (General)
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:	Creators NIM Sudiharto NIM031324153078
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Sarwirini NIDN0029096007
Depositing User:	Ika Rudianto
Date Deposited:	29 Mar 2016 07:38
Last Modified:	05 Jun 2020 03:14
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/19915
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item