Muhammad Yuris Rawando (2015) UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text 1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (454kB)
	Text 2. ABSTRAK.pdf Download (239kB)
	Text 3. DAFTAR ISI.pdf Download (189kB)
	Text 4. BAB 1.pdf Download (335kB)
	Text 5. BAB 2.pdf Restricted to Registered users only until 26 May 2023. Download (348kB) | Request a copy
	Text 6. BAB 3.pdf Restricted to Registered users only until 26 May 2023. Download (412kB) | Request a copy
	Text 7. BAB 4.pdf Restricted to Registered users only until 26 May 2023. Download (263kB) | Request a copy
	Text 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (280kB)

Abstract

Terorisme disepakati secara internasional merupakan kejahatan luar biasa yang harus diantisipasi, baik dengan penegakan hukum terhadap para pelakunya hingga menghentikan aliran dananya. Indonesia mendukung ratifikasi International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999 (disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2006 tentang ratifikasi International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999), sehingga Indonesia berkewajiban untuk memasukan dan mensinkronisasi unsur dalam konvensi tersebut ke dalam hukum positif yang terkait. Indonesia sudah memberlakukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan UU No. 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU PPTPPT). Dalam UU PPTPPT aparat yang berwenang (PPATK, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim) berwenang untuk melakukan pemblokiran danadana yang diduga terkait dengan kegiatan terorisme. Sejak UU Nomor 9 tahun 2013 disahkan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tertanggal 13 Maret 2013, Indonesia telah telah membekukan 328 rekening teroris warga negara Indonesia dan asing di Indonesia, antara lain milik teroris yang telah diadili, yaitu Encep Nurjaman alias Hambali, Zulkarnaen, dan Umar Patek yang terbukti terkait dengan jaringan pendanaan teroris antar negara. Pihak yang merasa dana-dananya diblokir, dan merasa keberatan dijamin undang-undang untuk mengajukan keberatan pada PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim. Pengajuan keberatan disertai bukti-bukti kuat yang membuktikan aset atau dana-dana tersebut sah dan legal. Undang-undang PPTPPT juga memberi memberi hak pemulihan jika tidak terbukti bersalah.

Actions (login required)

View Item