SUBROTO, 031043053 (2013) IMPLEMENTASI KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (HALAMAN DEPAN) THD.02-16 Sub i-ADLN.pdf Download (287kB) | Preview
	Text (BAB I) 8. BAB I PENDAHULUAN.pdf Restricted to Registered users only Download (288kB) | Request a copy
	Text (BAB II) 9. BAB II KUALIFIKASI PROSEDUR PENEGAKAN HUKUM.pdf Restricted to Registered users only Download (312kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 10. BAB III WEWENANG KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL.pdf Restricted to Registered users only Download (268kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 11. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only Download (171kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 12. DAFTAR BACAAN.pdf Restricted to Registered users only Download (223kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kualifikasi prosedur penegakan hukum serta wewenang Komisi Kepolisian Nasional terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran hukum. Atas dasar tujuan tersebut, diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan dalam bidang ilmu hukum, serta dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka sumbangan pemikiran tentang prosedur penyelesaian atas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri dan solusi dalam mengatasinya. Adapun metode penelitian yang hendak digunakan, yakni tipe penelitian yuridis normatif pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Berdasarkan paparan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti, temuan penelitian mengindikasikan bahwa perkara pelanggaran yang dilakukan anggota Polri dikelompokkan atas: pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik, dan tindak pidana umum. Penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri dilakukan melalui pemberian sanksi disiplin oleh atasan yang berhak menghukum (Ankum), dengan sanksi berupa sanksi fisik dan administrasi. Penyelesaian pelanggaran kode etik dilakukan oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP) melalui sidang komisi kode etik Polri. Penyelesaian tindak pidana umum berdasarkan hukum acara menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Sementara untuk wewenang Kompolnas dalam penyelesaian perkara pelanggaran belum dapat berjalan dengan maksimal, hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor, yakni tentang Faktor utama adalah tentang peraturan yang berlaku belum memberikan pengaturan yang baik dalam pelaksanaan pengawasan pelanggaran Polri oleh Kompolnas. Kompolnas hanya sebatas sebagai lembaga “keluh kesah” dan Kompolnas bukan merupakan pengawas eksternal Polri yang bersifat independen dan mandiri sehingga menimbulkan tidak adanya kemampuan Kompolnas untuk melakukan upaya atas rekomendasi yang tidak dijalankan oleh Polri dan hanya membuang anggaran negara dengan sia-sia.

Actions (login required)

View Item