NINUK HERLINA, 031214153046 (2016) KEKERASAN TERHADAP ISTRI YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN PENYELESAIANNYA DI PERADILAN MILITER. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (HALAMAN DEPAN) THD.09-16 Her k-adln.pdf Download (764kB) | Preview
	Text (BAB I) 6. BAB I Pendahuluan.pdf Restricted to Registered users only Download (419kB) | Request a copy
	Text (BAB II) 7. Bab II PERUNDANG-UNDANGAN .pdf Restricted to Registered users only Download (516kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 8. Bab III PENYELESAIAN PERKARA.pdf Restricted to Registered users only Download (298kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 9. Bab IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only Download (174kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 10. DAFTAR BACAAN.pdf Restricted to Registered users only Download (202kB) | Request a copy

Abstract

Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri dari Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Laut Nasional Indonesia, dan Angkatan Udara Nasional Indonesia. .TNIissomeone Yang memiliki thesamelegal positionwith masyarakat umum sebagai warga negara Indonesia, yang harus tunduk dan mematuhi hukum, klausul 27 (1) UUD 1945 .Oleh karena itu, ifanArmy personnelcommitted penjahat offensemay menjadi imposedby thelegislationof sebuah lawas umum baik associety .Tapi inthe settlementthroughthe Peradilan militer (UU No. 31of 1997) seperti yang dilakukan theViolenceAgainstWifeimplementation ofLaw No.23of 2004on yang Eliminationof Kekerasan dalam Rumah Tangga. Definisi ofDomestic Kekerasan (KDRT) mentionedin Pasal 1 (1) UU No.23 Tahun 2004, yaitu: "Kekerasan Dalam Rumah Tangga isany actagainst individu, terutama perempuan, kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, seksual dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan ruang lingkup rumah tangga. Selanjutnya, theallegationsin pengadilan lawsuitandthe rulingcan menjadi appliedalsoKUHP. untuk Army, selain sanksi berdasarkan Hukum bersifat umum sanksi juga menambahkan Administrasi Militer, yang untuk masyarakat umum dan bahwa tidak ada perbedaan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh seorang tentara Kata kunci: Kekerasan dalam rumah tangga, personel Angkatan Darat, Pengadilan Militer

Actions (login required)

View Item