RAHARJO YUSUF WIBISONO (2015) PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (129kB)
	Text 2. ABSTRAK .pdf Download (102kB)
	Text 3. DAFTAR ISI .pdf Download (68kB)
	Text 4. BAB 1.pdf Download (266kB)
	Text 5. BAB 2.pdf Restricted to Registered users only until 27 May 2023. Download (277kB) | Request a copy
	Text 6. BAB 3.pdf Restricted to Registered users only until 27 May 2023. Download (384kB) | Request a copy
	Text 7. BAB 4.pdf Restricted to Registered users only until 27 May 2023. Download (179kB) | Request a copy
	Text 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (194kB)

Abstract

Tindak pidana pemalsuan surat memiliki karakteristik yang berbeda dalam setiap rumusan unsur deliknya karena rumusan unsur delik tidak hanya diatur dalam KUHP melainkan dapat pula diatur diluar KUHP. Dalam rangkaian rumusan unsur delik tindak pidana pemalsuan surat baik yang terdapat didalam KUHP maupun diluar KUHP, tidak diatur secara legalitas mengenai beban pembuktian dalam rumusan unsur delik. Beban pembuktian yang dimaksud adalah harus adanya bukti asli yang dipalsu. Dalam menangani tindak pidana pemalsuan surat baik yang diatur didalam KUHP maupun diluar KUHP, baik Penyidik, Jaksa, Hakim, maupun Advokat diharuskan memahami dengan baik rumusan delik yang terkandung dalam rumusan unsur delik pemalsuan baik yang diatur didalam KUHP maupun diluar KUHP. penelitian ini, menggunakan metode pendekatan perundangundangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini mengedepankan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) karena didasarkan pada pengaturan hukum pembuktian dalam tindak pidana pemalsuan. Penelitian ini tertuju pada penelitian kepustakaan terutama bidang hukum yang berarti akan menelaah dan mengkaji bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

Actions (login required)

View Item