Hizbul Maulana, 031314153030 (2016) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA EFISIENSI. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (BAB I) 11. BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (829kB) | Request a copy
	Text (BAB II) 12. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (516kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 13. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (526kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 14. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (345kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 15. DAFTAR BACAAN.pdf Restricted to Registered users only Download (259kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 16. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (73kB) | Request a copy
	Text (HALAMAN DEPAN) TH.12-16%20Mau%20p-adln.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena efisiensi sering menimbulkan Perselisihan Hubungan Industrial terutama dalam hal pemberian Uang Pesangon, dan lain-lain seperti yang terjadi pada kasus PT. Manuggal Punduh melawan Sustiningsih dan Winarki. Kedua belah tidak sepakat terhadap perhitungan Uang Pesangon, dan lain-lain terhadap Kasus yang terjadi dan kemudian Pihak Pekerja mengajukan gugatan melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) Propinsi Jawa Tengah dan dimenangkan oleh Pihak Pekerja dengan putusan No. 567/ 383/ PHK/ 03/ 11- 2005 tertanggal 22 November 2005. Pihak Pengusaha mengajukan banding ke Mahkamah Agung dan tetap dimenangkan oleh pihak pekerja dengan Putusan Mahkamah Agung No. 37 K/PHI/2006 dimana dalam amar putusannya memerintahkan kepada Pihak Pengusaha membayar secara tunai 2 (dua) kali uang pesango, dan lain-lain kepada 2 (dua) pekerjanya. Metode yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah dengan melakukan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Prosedur dan tata cara penyelesaian pemutusan hubungan kerja (PHK) diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) dan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial antara PT. Manunggal Punduh Sakti melawan Sustingsih dan Winarki terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 berlaku, sehingga penyelesaiannya masih melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuan Daerah (P4D). Setelah kasus ini diajukan kasasi ke Mahkamah Agung, Undang- Undang No. 2 Tahun 2004 ini sudah berlaku. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuan Daerah (P4D) dan Hakim kurang tepat dalam mengambil Putusan atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena efisiensi karena pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 164 (3) tentang ketenagakerjaan terdapat klausul yang menyatakan tutup, namun pada prakteknya perusahaan tidak dalam kondisi tutup tetapi melakukan efisiensi. Hal inilah yang kemudian menjadikan norma tersebut kabur atau tidak jelas dan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuan Daerah (P4D) dan Putusan Mahkamah Agung menjadi tidak tepat

Actions (login required)

View Item