M. Maman Firmansyah, 100511645 (2009) FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MENURUNNYA JUMLAH KLINIK MEDIS YANG TERDAFTAR ATAU BERIZIN DI KOTA SURABAYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2010-firmansyah-12625-fkm216-k.pdf Download (279kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2010-firmansyah-11536-fkm216-9.pdf Restricted to Registered users only Download (901kB) | Request a copy

Abstract

Jumlah klinik medis yang mempunyai izin dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya menurun di tahun 2007. Di tahun 2006 terdapat 263 klinik medis dan di tahun 2007 jumlah tersebut menurun menjadi 172 klinik medis. Oleh karena itu penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi penurunan jumlah klinik medis yang mempunyai izin di Surabaya. Sehingga pada akhirnya dibentuk menjadi isu strategis tentang perizinan klinik medis. Pemikiran utama dari penelitian ini adalah fungsi perizinan untuk menjamin keselamatan publik dan kualitas pelayanan. Sehingga perizinan menjadi kebutuhan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik klinik medis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan dilakukan secara cross-sectional. Sampel dari penelitian ini ditentukan dengan metode purposive sampling. Sampel ini terdiri dari pemilik klinik medis dan masyarakat pengguna dan non pengguna klinik medis. Data dianalisis secara deskriptif dan ditampilkan dalam tabel distribusi frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi penurunan jumlah klinik medis yang berizin di Surabaya terdiri dari faktor internal (kemampuan, pengetahuan, dan motivasi) dan faktor eksternal (model pemanfaatan pelayanan kesehatan, alur birokrasi perizinan, dan kejelasan prosedur perizinan). Ditemukan 18 dari 20 provider klinik medis menyatakan tidak ada kesulitan untuk menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin. Sedangkan 8 dari 20 klinik medis mempunyai harapan agar alur birokrasi perizinan jelas, mudah, cepat, dan tidak berbelit-belit. Isu strategis yang dapat dimunculkan adalah alur birokrasi perizinan klinik medis masih belum jelas, sulit, dan berbelit-belit. Oleh karena itu butuh peninjauan ulang palur birokrasi perizinan, bimbingan, monitoring, dan sosialisasi oleh pemerintah. Sehingga mampu meningkatkan pemahaman dan menjamin keselamatan publik serta melindungi masyarakat serta pemilik klinik medis.

Actions (login required)

View Item