I WAYAN AGUS VIJAYANTERA, 031414153045 (2016) PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEBAGAI DAMPAK PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (HALAMAN DEPAN) THB.03-16 Vij p.pdf Download (984kB) | Preview
	Text (BAB I) 10 BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (420kB) | Request a copy
	Text (BAB II) 11 BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (509kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 12 BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (437kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 13 BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (330kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 14 DAFTAR BACAAN.pdf Restricted to Registered users only Download (250kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan melalui metode studi literature, dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan: Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan produk hukum yang dibentuk guna melindungi pekerja. Perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja akibat penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perusahaan yakni diatur dalam ketentuan Pasal 163 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kemudian mengenai pemutusan hubungan kerja akibat terjadi penutupan perusahaan maka perlindungan hukum terhadap pekerja diatur dalam ketentuan Pasal 164 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi terhadap pekerja akibat penggabungan, peleburan, pengambilalihan, maupun penutupan perusahaan dapat menimbulkan perselisihan hubungan industrial yakni perselisihan pemutusan hubungan kerja. Perselisihan pemutusan hubungan kerja terjadi akibat adanya perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha ketika terjadi pemutusan hubungan kerja. Upaya hukum yang dapat ditempuh pekerja dalam hal terjadinya perselisihan pemutusan hubungan kerja yakni dengan upaya penyelesaian di luar Pengadilan Hubungan Industrial dan penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Upaya penyelesaian di luar Pengadilan Hubungan Industrial dalam hal terjadinya perselisihan pemutusan hubungan kerja dimulai dari upaya bipartit kemudian tahap mediasi ataupun konsiliasi. Penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja melalui lembaga peradilan dimulai dari penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Berkaitan dengan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial tersebut, masih dapat diajukan upaya kasasi melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Actions (login required)

View Item