DAVID NURCAHYONO, 040317961 (2008) ANALISIS DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL DAN TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN ERA OTONOMI DAERAH (PERIODE 2001-2006). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2010-nurcahyono-11874-c12108-k.pdf Download (308kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2010-nurcahyono-10649-c12108.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Keinginan untuk mengembangkan diri bagi daerah melalui suatu konsep yang dinamakan desentralisasi telah muncul pada akhir dekade 1980-an, dan mulai gencar didengungkan terutama pada awal dekade 1990-an. Diikuti dengan adanya keinginan untuk meningkatkan kemandirian dalam perekonomian daerah melalui wacana otonomi daerah. Di Indonesia sendiri, pada 1 Januari 2001 mulai diberlakukan otonomi daerah yang didasarkan pada UU No. 22 tahun 1999 yang mengatur tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 tahun 1999 yang mengatur antara perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Otonomi daerah yang didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab menuntut setiap daerah untuk lebih terdorong untuk membenahi dan mengembangkan pola berpikir aktif dalam membangun daerahnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kondisi keuangan daerah kabupaten Lamongan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal serta mengetahui kontribusi PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap APBD (Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah) Kabupaten Lamongan, mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah, elastisitas PAD terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), serta posisi fiskal Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif melalui indikator rasio kinerja keuangan daerah seperti derajat desentralisasi fiskal, tingkat kemandirian keuangan daerah, elastisitas keuangan daerah, posisi fiskal daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal adalah sebesar 6,26% dan tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 7,52% yang menunjukkan nilai yang rendah sekali (kurang dari 25%) dan mempunyai pola hubungan instruktif, sehingga dapat dikatakan bahwa Kabupaten Lamongan belum mampu melaksanakan otonomi daerah. Koefisien elastisitas PAD terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku sebesar 1,67% dan koefisien elastisitas PAD terhadap PDRB atas dasar harga konstan sebesar 4,27%; maka dapat dinyatakan elastis (e > 1) yaitu perubahan PAD akan peka terhadap perubahan PDRB yang terjadi. Selama periode pengamatan posisi fiskal menunjukkan nilai rasio dibawah 1, artinya posisi fiskal Kabupaten Lamongan sangat rendah.

Actions (login required)

View Item