Nurpurba Prasetia, 129910091 (2007) Keputusan di Bidang Ekonomi DPRD Kotamadya Surabaya periode 1971-1976. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-prasetianu-7082-fssej2-k.pdf Download (336kB) | Preview
	Text (full text) gdlhub-gdl-s1-2008-prasetianu-7216-fssej2-7.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pemilu pada 3 juli 1971 merupakan tonggak dari proses interaksi antar partai politik saat itu. Dimana keputusan-keputusan politik tidak hanya berkisar pada terbentuknya sebuah jenis pemerintahan di suatu daerah, namun juga mempengaruhi terbentuknya keputusan-keputusan penting yang menyangkut hidup orang banyak di Surabaya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamadya Surabaya merupakan sebuah perangkat yang bertugas menyaring aspirasi dan kehendak rakyat, menemukan jalan terbaik bagi aspirasi dan kehendak tersebut, sekaligus mewujudkannya dalam sebuah keputusan dengan bentuk Peraturan Daerah. Sehingga DPRD Kodya Surabaya merupakan sebuah badan legislatif yang sangat penting dan berhubungan langsung dengan berjalannya aktivitas di Surabaya. Sejak penentuan keanggotaan DPRD Kodya Surabaya ditentukan oleh stabilitas politik terkini, maka keberhasilan dari kekuatan-kekuatan politik untuk dapat menjalankan fungsi dan peranannya, tidak saja diukur dari apa yang dicapai namun dipandang melalui akibat dari proses interaksi antar partai politik. Proses interaksi antar partai politik tersebut banyak dipengaruhi adanya dominasi golongan tertentu dalam dewan. Situasi dan kondisi ini mempunyai implikasi terhadap mayoritas anggota dan suara dalam dewan. Banyak keputusan yang dihasilkan tanpa melalui banyak perdebatan. Kalaupun sidang berjalan alot, maka keputusan yang dihasilkan bisa diperoleh dari lobi antar anggota fraksi yang tentu saja sarat dengan proses tawar-menawar berbagai kepentingan golongan. Keputusan dewan dalam bidang ekonomi sendiri pada saat itu lebih didasarkan pada panduan dari Pemerintah Pusat. Terbukti dengan diteruskannya panduan pembangunan dari Badan Pembangunan Nasional kedalam panduna Bandan Pembangunan Darah. Terlebih lagi, kebijakan Pemerintah Pusat yang bertumpu pada investasi dan hutang luar negeri, diterjemahkan menjadi menaikkan tarif-tarif yang berlaku di masyarakat. Banyaknya kenaikan tarip seakan mengalihkan perhatian anggota dewan yang seharusnya bisa lebih mengoptimalkan pendapatan dari sektor formal, justru menambah beban masyarakat tanpa memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan sebagai timbal baliknya. Berbagai hal yang tersebut diatas, semakin mempertegas kenyataan bahwa telah terjadi pergeseran kewenangan dalam tubuh DPRD. Seharusnya DPRD yang bertugas menyaring aspirasi dan kehendak rakyat serta menemukan jalan terbaik bagi aspirasi dan kehendak tersebut belum bisa menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. DPRD Kotamadya Surabaya pada akhirnya hanya berperan sebagai badan legalitas berbagai kepentingan kelompok mayoritas didalamnya.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 FS Sej 28/07 Pra k
Uncontrolled Keywords:	LEGISLATIVE BODIES - VOTING - HSTORY
Subjects:	H Social Sciences > HC Economic History and Conditions
Divisions:	12. Fakultas Ilmu Budaya > Ilmu Sejarah
Creators:	Creators NIM Nurpurba Prasetia, 129910091 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Samidi, S.S. UNSPECIFIED
Depositing User:	Mrs. Djuwarnik Djuwey
Date Deposited:	04 Jun 2008 12:00
Last Modified:	14 Jun 2017 19:32
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/26951
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item