R. YOEDHO PRAKHOSO, 040610010 (2012) EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI DAN PENGENAAN PAJAK YANG TEPAT UNTUK JASA KONSTRUKSI PT. GUNUNG INTAN MULTIUSAHA DI SURABAYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (226kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2012-prakhosory-19543-a.262-11.pdf Restricted to Registered users only Download (873kB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK Bidang jasa konstruksi mempunyai peran penting pada era pembangunan saat ini. Hal ini dikarenakan jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan fisik prasarana, yang berfungsi sebagai pendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, sosial dan budaya. Untuk mengantisipasi perkembangan pembangunan diperlukan format yang jelas dan terarah. Selain itu, semua harus mengarah pada kesejahteraan masyarakat. Sehingga sinergi antar unsur pemerintah, lembaga maupun badan usaha jasa konstruksi sangat diperhatikan. Sehingga, untuk meningkatkan kualitas dan transparansi informasi dalam laporan keuangan dan memenuhi ekspektasi para pengguna laporan keuangan ini, maka perlu disusun pedoman dan pengungkapan yang diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dan transparan. Ketentuan perpajakan mengenai jasa konstruksi mulai tahun 2008 mengikuti ketentuan yang diatur dalam UU nomor 36 Tahun 2008, PP Nomor 51 tahun 2008 dan PP Nomor 40 Tahun 2009. Dalam ketiga peraturan tersebut pengenaan pajak penghasilan atas jasa konstuksi dibedakan menjadi bersifat final dan tidak final. Tergantung dari kualifikasi WP sebagai pengusaha di bidang jasa konstruksi: kecil atau besar. Jika dilihat dari sektor pajak itu sendiri, saat ini sistem perpajakan di Indonesia belum menyatu dengan jiwa bisnis. Dampak pajak ini melekat pada hampir semua aktivitas sebuah perusahaan jasa konstruksi. Namun aspek pajak seringkali merupakan urutan terakhir bahkan terkadang tidak dipertimbangkan sama sekali dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya dalam proses estimasi biaya proyek sebelum mengajukan penawaran tender, penunjukan supplier / sub-kontraktor, penyewaan peralatan dan alat angkut dari dalam maupun luar negeri, pengangkatan tenaga ahli atau expatriate serta kegiatan penunjang lainnya. Hal ini dapat berakibat perusahaan harus menanggung risiko dan sanksi pajak di kemudian hari di mana sebelumnya tidak pernah diperhitungkan sama sekali. Oleh karena itu pimpinan dan staf masingmasing departemen harus peduli terhadap aspek pajak dalam setiap kegiatan operasional mereka.

Actions (login required)

View Item