Sumartono, Sumartono (2024) DIFUSI INOVASI PERTANIAN: Suatu Kajian Tentang Hubungan Negara, Pasar dan Masyarakat Lokal Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Politik. Disertasi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (ABSTRAK) KKB KK Dis Sum d_ABSTRAK.pdf Download (948kB)
	Text (FULLTEXT) KKB KK Dis Sum d.pdf Restricted to Registered users only Download (10MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini berawal dari perdebatan siapa yang menjadi aktor dalam difusi inovasi. Semenjak dekade 60 an sampai paruh 90-an, peran pemerintah sangat dominan. Kini terdapat fenomena baru di mana pasar mampu mengendalikan inovasi. Kekuasaannya sudah melampaui sekat-sekat teritorial negara. Akibatnya masyarakat lokal yang secara geografis dipinggirkan, pola pikirnya berubah menjadi komersial (Collier,et.al 1996:82). Intervensi negara juga ikut andil. Adanya dukungan negara terhadap penetrasi kapital selain menimbulkan ketergantungan, juga netralitasnya menjadi kabur. Bahkan konflik yang terjadi, melekat pada struktur kekuasaan (Bachriadi,1995:171). Di dalamnya mencakup wacana ekonomi politik yang mengandung unsur kekuatan, dominasi dan legitimasi kekuasaan antara negara, pasar dan masyarakat. Kini pemahaman difusi inovasi mencakup liberalisasi. Permasalahannya adalah apakah negara, pasar dan masyarakat dapat independen dalam mendifusikan dan mengadopsi inovasi?. Jika tidak independen, kondisi yang bagaimana dan kekuatan apa yang mempengaruhinya?. Bagaimana hubungan diantara ketiganya dalam hubungan difusi inovasi tersebut?. Kajian ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu: (1) Untuk menjelaskan karakteristik petani sebagai masyarakat lokal dan bagaimana hubungannya dengan adopsi inovasi, (2) Untuk mendeskripsikan bagaimana posisi negara dan pasar sebagai sumber inovasi dan posisi masyarakat sebagai pengguna inovasi, (3) Untuk memahami bagaimana makna difusi inovasi tersebut jika di interpretasikan ke dalam kerangka hubungan negara, masyarakat dan pasar. Juga bagaimana hubungan yang terjadi jika dihadapkan pada posisi dan rangka kepentingan yang berbeda. Untuk menjawab tujuan dimaksud pengamatan terhadap difusi inovasi dipakai sebagai objek kajian. Adapun subjek kajian tentang hubungan negara, masyarakat lokal dan pasar dipergunakan perspektif ekonomi politik. Permasalahan ini didasarkan pemikiran karena pada awalnya krisis pangan yang diikuti timbulnya krisis ekonomi dan stabilitas politik, mendorong pemerintah untuk mengembangkan inovasi pertanian dan mendifusikannya kepada masyarakat. Karena sarat dengan nilai dan kepentingan pemerintah, inovasi yang didifusikan selalu dianggap lebih baik dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Tapi, pada dasarnya fenomena difusi menganut mazhab modernisasi. Selanjutnya, walaupun dengan difusi inovasi pertukaran ide dipercepat, juga berpotensi terjadinya konsentrasi kekuasaan dan dominasi pemerintah. Kajian ini berasumsi bahwa keterkaitan antara negara, pasar dan masyarakat yang menyangkut fenomena ekonomi politik yang dapat berpengaruh terhadap substansi inovasi. Oleh karena itu untuk membahas fenomena difusi inovasi digunakan pendekatan ekonomi politik. Alasannya pendekatan ekonomi politik terkait dengan sejarah dimasa masa lampau dimana peran pemerintah sangat dominan sehingga terjadi kontaminasi antara issu ekonomi dengan issu politik. Akibatnya tujuan idealisme (politik) terkait dengan tujuan ekonomis. Pasar selain berfungsi sebagai institusi, ekonomi juga dipakai sebagai institusi politik. Disamping itu masih terdapat perdebatan apakah intervensi pemerintah masih diperlukan ataukah dibatasi. Dengan perspektif ini maka akan terdapat 3 kemungkinan yaitu: inovasi demi kepentingan politik pemerintah, demi kepentingan ekonomi pasar atau demi kepentingan masyarakat. Secara empirik pengamatan dilakukan di dua wilayah di kabupaten Malang. Keduanya sudah mengenal komersialisasi pertanian. Perbedaannya, di dataran tinggi didominasi komoditas hortikultura dengan fasilitas pemerintah yang terbatas sedangkan di dataran rendah didominasi komoditas pangan dengan fasilitas pemerintah yang relatif lebih tinggi. Pokok permasalahan yang diamati adalah bagaimana adopsi inovasi masyarakat dan bagaimana difusi inovasi yang dilakukan negara, pasar dan masyarakat. Pendekatan analisis dilakukan melalui 2 pendekatan. Untuk mengetahui hubungan antara karakteristik masyarakat dengan adopsi inovasi digunakan data kuantitatif yang dianalisis secara uji statistik. Untuk data kualitatif dianalisis secara deskriptif dengan mempergunakan perspektif ekonomi politik dengan mempertimbangkan kepentingan masing-masing. Hasil penelitian menunjukkan adanya 2 pola hubungan difusi inovasi. Prinsip dasar dari kedua pola adalah sama. Pola pertama, dalam proses produksi terjadi kerjasama antara pemerintah, pengusaha dan petani. Pada pola kedua, kerjasama hanya terjadi antara pengusaha dengan petani. Adapun tingkat adopsi pola pertama lebih tinggi dari pola kedua. Posisi petani ketika berhadapan dengan pemerintah maupun pasar berubah-ubah sesuai konteks yang berlangsung di masyarakat. Pada tahap pra-produksi posisi petani bersifat independen. Penguasaan tanah dipakai sebagai bargaining position. Pengusaha walaupun menguasa inovasi dan pemerintah sebagai pemegang otoritas wilayah tidak dapat menekan petani. Tetapi pada tahap proses produksi dun pasca produksi posisi petani selalu dependen terhadap kepentingan pengusaha. Pemerintah memposisikan sebagai fasilitator antara kepentingan pengusaha dan kepentingan petani. Disamping itu peran utama pemerintah adalah untuk mengamankan target dan kebijaksanaan pemerintah pusat serta melakukan food security. Posisi pemerintah acapkali tidak konsisten. Pada tahap pra-produksi posisi negara bersifat netral. Adapun pada tahap berikutnya posisi negara lebih berpihak daan menyesuaikan dengan kepentingan pengusaha. Dengan adanya keterikatan dengan sentralisasi kebijaksanaan, pemerintah daerah tidak dapat independen. Akibatnya antara pemerintah dengan pasar saling-tergantung (interdependensi). Pasar tidak sepenuhnya mengatur pemerintah. Dengan demikian maka posisi pemerintah selain memperhatikan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan pasar juga tidak memposisikan masyarakat menjadi dependen kepada pemerintah. Kecuali demi kepentingan ekonomis, posisi pengusaha tidak mengenal "kebaikan bersama" berdasar nilai budaya dan ideologis negara. Akibatnya negara tidak dapat memaksakan nilai ideologis sebagai kepentingan bersama. Pengusaha menginginkan agar peran negara sebatas memberikan layanan serta melindungi masyarakat. Tujuan pengusaha adalah tercapainya efisiensi, daya saing dan nilai tambah. Oleh karenanya kualitas inovasi menjadi tantangan. Mekanisme diadopsinya inovasi karena adanya keterpaduan dan kepentingan ekonomi yang saling mendukung. Petani mempunyai tanah, tenaga kerja dan pengalaman. Pengusaha mampu menyimak peluang pasar dan permodalan. Adapun pemerintah sebagai administrator kebijakan. Dengan adanya kepercayaan masyarakat yang kohesif, walaupun dalam difusi terselip dominasi, petani tidak mampu merasakannya. Akibatnya, difusi inovasi yang awalnya bermakna mendistribusikan sebagian kekuasaan,justru yang terjadi adanya akumulasi kekuasaan bagi struktur yang dominan. oleh karenanya dalam penelitian memperoleh suatu temuan bahwa terjadinya difusi inovasi akan berbanding lurus dengan terjadinya akumulasi kekuasaan. Akibatnya semakin luas difusi inovasi yang dilakukan maka semakin besar kekuasaan yang akan diterima. Makna dari temuan ini adalah, walaupun sekilas pengusaha banyak membantu masyarakat namun yang tersirat didalamnya adalah akan membawa petani kedalam pengaruh kekuasaan dan dependen pada pengusaha. Dengan demikian difusi inovasi memberikan dukungan teoretis terhadap dominasi kapitalis dengan dalih memajukan masyarakat serta memberikan dukungan terhadap intervensi negara guna mengimbangi kekuatan kapitalis. Akibatnya, difusi inovasi mempunyai makna gander. Disamping mempercepat arus inovasi, juga menyebabkan terjadinya akumulasi kekuasaan. Jika difusi inovasi sedemikian berlangsung lama independensi masyarakat juga akan terhambat. Posisi negara dan pasar yang independen ketika berhadapan dengan masyarakat berakibat preferensi masyarakat harus tunduk dan dependen pada tindakan negara dan pasar. Ini berarti, perspektif radikal dimana masyarakat dapat mempengaruhi negara tidak nampak. Secara teoretis peran negara dan pasar menjadi lebih penting. Jika perspektif liberal dipakai sebagai acuan, negara yang di reposisikan sebagai stelsel pasif hanya akan melakukan intervensi jika diperlukan. Oleh karena itu posisi negara tidak terhambat oleh faktor ekonomi. Tetapi jika perspektif konservatif dipakai sebagai acuan maka negara berhak mengatur mekanisme pasar dan pasar akan bernuansa menyetujui peran negara yang besar dengan memperoleh layanan dari negara. Mekanisme ini menjadikan negara menyesuaikan dengan kepentingan pengusaha dan pengusaha tidak sepenuhnya independen. Karakteristik hubungan negara, masyarakat lokal dan pasar dalam konteks difusi inovasi memperlihatkan terjadinya interdependensi menuju terciptanya sinergi. Ini ditunjukkan adanya upaya untuk saling memadukan potensi saling terikat dan saling memberi daya. Implikasinya akumulasi kekuatan tidak lagi statis, tetapi menjadi dinamis. Temuan ini nampak kontradiktif dengan pengamatan Anderson (1991:52) tentang konsep kekuasaan dalam budaya Jawa. Temuan kedua dalam penelitian ini adalah " Jika negara, pasar dan masyarakat melakukan sinergi dengan saling memberdaya dalam kekuatan yang berimbang maka total kekuasaannya akan bersifat dinamis sehingga menjadi positive-sum. " Kesimpulannya adalah: pada mulanya difusi inovasi termasuk dalam kategori berperspektif konservatif karena menekankan pada pentingnya peran negara, yang akhirnya menimbulkan terjadinya dependensi. Pada tahapan berikutnya difusi inovasi tidak semata-mata idealisme. Di dalamnya mengandung aspek material yang mendukung dominasi kapitalis dan mendukung intervensi negara walaupun tidak semata-mata mendukung kepentingan pengusaha. Temuan terjadinya sinergi antara negara, pasar dan masyarakat termasuk dalam perspektif liberal modern. Pemerintah berada di antara 2 kepentingan (kapitalis yang individualis dan pluralis yang menekankan kesetaraan). Implikasi aksiologis dari temuan ini hanya akan diminati perspektif liberal sedangkan bagi penganut perspektif konservatif (status quo) kurang diminati karena dianggap sebagai ancaman. Translation: This research has several objectives. Firstly, to explain the farmer characteristics as the local society and how is the influences to the adoption of innovation. Secondly, to describe how is the government potition and the market as the source of the innovation, and the society as the users of the innovation. Lastly, to comprehend how is the mean of the innovation, if the innovation does not interpret to the frame of relationship among the government, the people and the market and also how is the relationship if it has been confront to the different potition and interest. This research argue that the relationship among the government, the market and the society concern political economic phenomenon which could affect the innovation substantial. Hence, in discussing the phenomenon of the diffusion of innovation apply the political economic approach.By this approach, could be make three possibilities, namely: the innovation for the government political interest for the market economic and for the society interest. The farmers position, when were dealt with the government or the market could be fluctuated agree with the context that occur in the society. In the preproduction stage the farmer's positions is independence. In the post-production stage, the farmer's position are always dependent on the businessmen interest. The government is take the position as the facilitator between the businessmen and the farmers interest. In the pre-production stage the government position is neutral. Between the government and the market is inter-dependence. The government position besides concerning the equality of interest between the society and the market also does not take the position that the society is the dependence variable. The businessmen position does not recognize the collective goodness, based on the culture value and certain ideology, but economic interest. The diffusion of innovation that in the beginning have a mean distributing a part of power specifically is the accumulation of power for the dominance structure. This finding could be express as the proposition 1: The diffusion of innovation is directed proportionate to the accumulation of power. Consequently, the wider diffusion of innovation the higher power acceptance. The relationship among the government, the market and the local society in the process of the diffusion of innovation shows the sinergy. Thus, accumulation of power is not static any more, and becomes dynamic. This finding merely contradiction by Anderson observation (1991:52) regarding the power concept in Java culture. Based on these fording could be express as the proposition 2: If those three structure (the government, the market and the society) do synergy by using the equal power mutually, so the total power would be dynamic and becomes positive sum. Conclusion, in the beginning the diffusion theory include to the conservative perspective, because emphasize to importance of the government role, but at the end arise the dependence. The diffusion of innovation is not only idealism and has material aspect that supports the capitals dominance and the businessmen interest. The most important finding is the sinergy among the government, the market and the society, so that include to the modern liberal perspective. The government is in the middle way between two interests. There is individualistic and pluralistic capital, which emphasize the equality. The implication of this finding would only interested liberal perspective, while for the conservative perspective is less interested because assume as the threat.

Actions (login required)

View Item