Sholahudin, Agus (1997) DIMANIKA POSISI GANDA KEPALA DESA DALAM PROSES PEMBANGUNAN: Studi Kentang Karakteristik Aksi-Interaksi Pada Level Paradigmatik dan Level Sintagmatik Dalam Dualitas Struktur. Disertasi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Abstract

Fenomena pembangunan di pedesaan yang dilaksanakan dewasa ini dari beberapa sisi menarik perhatian untuk dikaji. Kajian tersebut diarahkan kepada kondisi dan proses aktivitas kepala desa baik sebagai ujung tombak pemerintah maupun sebagai wakil masyarakat dalam implementasi pembangunan di desa. Beberapa hal yang melatarbelakangi penelitian ini ialah: (1) Fenomena tentang dinamika posisi ganda kepala desa dalam proses pembangunan. Dalam aktivitas pembangunan desa, kepala desa mempunyai posisi ganda. Kepala Desa dipilih oleh masyarakatnya, berdasarkan pemilihan tersebut kepala desa tidak hanya diharuskan memperhatikan aspirasi dan kepentingan penduduk desa, tetapi juga harus memberi pertanggungjawaban kepada masyarakatnya. Di lain pihak pemerintah menganggap kepala desa sebagai ujung tombak segala kegiatan pemerintah atasannya dan diperlakukan sebagai pemerintah pusat yang ada di desa. (2) Pemahaman dan respons masyarakat terhadap dinamika posisi ganda kepala desa. Fenomena tersebut berkaitan dengan adanya interaksi timbal balik antara kepala desa dengan masyarakatnya yang antara lain: (a) bagaimana pemahaman masyarakat terhadap dinamika posisi ganda kepala desa?; (b) bagaimana respons masyarakat berkaitan dengan proses pengambilan keputusan-keputusan oleh kepala desa yang dilaksanakan di desa?; (c) bagaimana interaksi kepala desa dengan masyarakat yang karakteristiknya relatif tradisional dan bagaimana pula interaksinya dengan masyarakat yang karakteristiknya relatif modern. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini untuk memahami aktualisasi dinamika posisi ganda kepala desa dalam perannya antara lain perilaku kepala desa dalam proses pengambilan keputusan, interaksi kepala desa dengan masyarakatnya untuk menggerakkan partisipasi mereka dalam pelaksanaan pembangunan. Penelitian ini juga bermaksud mengungkapkan pemahaman masyarakat desa terhadap kegandaan posisi kepala desa. Ingin mengungkap respons dan partisipasi masyarakat desa terhadap keputusan-keputusan tentang pembangunan yang dirumuskan. Di samping beberapa tujuan pokok tersebut penelitian ini juga mendeskripsikan fenomena-fenomena pembangunan di desa obyek studi dan juga kondisi desa dan masyarakatnya. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk: (a) memberikan kontribusi akademis yaitu pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang sosiologi pembangunan pedesaan, (b) memberikan kontribusi secara praktis bagi usaha penyempurnaan pelaksanaan dan kebijaksanaan pembangunan pedesaan. Informan pokok dalam penelitian ini ialah kepala desa, pengurus dan anggota Lembaga Musyawarah Desa (LMD), pengurus dan anggota Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), sebagian anggota masyarakat yang tidak termasuk dalam perangkat desa, LMD atau LKMD. Informan yang dipilih merupakan pelaku dan/ atau orang yang mengetahui aktivitas pembangunan di desa yang mampu memberikan berbagai informasi yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan informasi yang diperlukan. Pengamatan fenomena dan pengumpulan data penelitian dilakukan melalui dua prosedur utama yaitu observasi langsung di lapangan (participant as observer) dan dengan wawancara mendalam tentang suatu fenomena (in-depth interview). Participant observer dilakukan untuk mengamati proses apa yang dilakukan, apa yang dikatakan, apa yang diinterpretasikan, dari para pelaku berkaitan dengan fenomena penelitian. Indepth interview kepada informan-informan sebagai teknik penunjang dilakukan untuk mengungkap atau menyempurnakan data di lapangan. Berdasarkan fenomena yang terjadi di obyek penelitian, dianalisis melalui pendekatan kualitatif dengan prosedur: pengkodean terbuka (open coding), pengkodean terpusat (axial coding) dan pengkodean terpilih (selective coding). Selanjutnya ditarik kesimpulan interpretatif secara garis besar sebagai berikut: 1] Desa obyek Penelitian adalah salah satu desa yang sampai dengan tanggal 23 April 1988 masih termasuk wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang dan sejak tanggal 24 April 1988 desa ini dimasukkan ke Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang. Walaupun desa ini termasuk wilayah Kotamadya, bentuk pemerintahannya bukan Pemerintah Kelurahan seperti pada umumnya desa yang termasuk wilayah Kotamadya, sampai saat ini masih berbentuk, Pemerintah Desa. Desa ini merupakan desa yang transisional dilihat dari status pemerintahannya yang berasal dari wilayah Kabupaten menjadi wilayah Kotamadya. Masyarakatnya sebagian besar merupakan penduduk dengan adat dan tradisi yang relatif tradisional konservatif dan sebagian lagi merupakan pendatang dengan adat dan tradisi yang lebih longgar dan heterogin. 2] Beberapa Proposi yang ditemukan dalam penelitian ini ialah : Proposisi 1: Jika posisi aktor memberikan penjelasan dominasi pada level paradigmatik, atau sebaliknya, jika posisi aktoimemberikan penjelasan dominasi pada level sintagmatik, maka perilaku aktor cenderung mengikuti norma subyektif. Tetapi jika posisi aktor berimbang antara level paradigmatik dengan level sintagmatik, maka perilaku aktor cenderung mengikuti norma obyektif. Proposisi 2: Jika peran aktor menunjukkan kuatnya orientasi kepada jaringan level paradigmatik dan mempunyai sumber loyalitas yang efektif, maka aktor cenderung berani mengambil resiko untuk bertindak dan berhadapan dengan permasalahan yang timbul di masyarakatnya. Proposisi 3: Penduduk dengan latar belakang sosial medium lebih mudah berpartisipasi secara parsial dan tidak banyak terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sedangkan penduduk dengan latar belakang sosial lebih tinggi menekankan pada pentingnya partisipasi prosesional dan banyak terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Proposisi 4: Jika aktor termasuk dalam komunitas yang latar belakang sosialnya lebih rendah dibanding komunitas lainnya, maka ada kecenderungan aktor kurang berinteraksi dengan komunitas warga yang latar belakang sosialnya lebih tinggi, dan aktor cenderung menyerahkan banyak kegiatan kepada komunitas warga yang latar belakang sosialnya lebih tinggi. Proposisi 5: Interaksi antara dua kelompok masyarakat di desa lebih banyak ditentukan oleh bentuk aksi pendatang baru yang ada pada masyarakat yang bersangkutan. Proposisi 6: Jika permasalahan banyak terjadi dalam suatu struktur, maka para ibu cenderung lebih mudah berpartisipasi dalam aktivitas yang diprogramkan dengan tidak banyak mempermasalahkan problema sekitar aktor, sedangkan penduduk laki-laki cenderung lebih kritis terhadap permasalahan yang terjadi di sekitar aktor. 3] Kondisi yang muncul di masyarakat desa ialah dengan semakin memudarnya gejala yang konvensional (yang secara relatif sesuai dengan makna otonomi desa) yang berhadapan dengan semakin menguatnya gejala baru (yang sedang menggejala saat ini) dalam aktivitas pembangunan desa. Gejala-gejala tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut: Gejala Konvensional : 1) aspirasi banyak dari masyarakat; 2) inisiatif prosesional; 3) keputusan oleh masyarakat desa secara kolektif; 4) bahan-bahan lokal desa dimanfaatkan; 5) dikerjakan bersama secara gotong royong; 6) sistem kepercayaan masyarakat masih tradisional; 7) evaluasi kegiatan dari masyarakat dan perangkat desa. Gejala Baru : 1) aspirasi dari masyarakat lebih formal; 2) inisiatif parsial; 3) keputusan masyarakat berproses secara mekanis; 4) bahan-bahan lokal desa kurang mencukupi; 5) pelaksanaan teknis dari instansi terkait dan masyarakat; 6) sistem kepercayaan masyarakat lebih rasional; 7) evaluasi lebih banyak oleh perangkat desa. 4] Sejalan dengan perkembangan tingkat sosial ekonomi masyarakat dan peningkatkan kualitas sumberdaya manusia, konsep "berpartisipasi dan membangun" bukan hanya berkaitan dengan pemerataan distributif program pembangunan, tetapi yang lebih penting pemerataan kemampuan dan kesempatan warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan yang menyangkut pembangunan masa depan mereka. Dengan demikian perlu mempersiapkan kondisi masyarakat agar mampu dan berkesempatan berpartisipasi untuk membangun sesuai dengan potensi yang ada di desa, rnenghadapi perubahan bahkan mendorong adanya perubahan itu sendiri untuk lebih baik di masa depan (empowerment). Berkaitan dengan penanggulangan masalah Pembangunan masyarakat desa, sebagian besar masyarakat menginginkan antara lain melalui "pendekatan pembangunan dari dalam" (development from within). Pendekatan pembangunan dari dalam yaitu pendekatan dengan menyeimbangkan potensi kepercayaan dan kemampuan masyarakat itu sendiri untuk mengorganisir diri serta membangun sesuai dengan tujuan yang mereka kehendaki. Birokrasi pemerintahan yang dalam hal ini pemerintah desa bukanlah kekuatan politik, melainkan merupakan instrumen dalam proses politik. Artinya birokrasi pemerintahan berfungsi sebagai agent bukannya sebagai master. Melalui proses ini pemerintah secara lebih terencana dan bertahap menyertakan kewenangan dan tanggung jawab kepada masyarakat untuk mengurus pembangunan desanya sesuai dengan perkembangan pengetahuan, pengalaman dan potensi yang mereka miliki. Salah satu upaya untuk mengatasi berbagai ekses ialah pembangunan desa dapat dibimbing secara sentral tetapi juga hendaknya dilandaskan pada kondisi desa setempat. Bimbingan dari atas hanya mungkin dapat efektif jika di desa ada organisasi yang mampu menerima, menyerap, menterjemahkan dan menanggapi bimbingan tersebut. Organisasi yang dimaksud haruslah yang mampu berbicara untuk dan atas nama masyarakat setempat. Hal itu berarti organisasi berada pada posisi sebagai yang mewakili pihak atas (jaringan level paradigmatik) dan juga pada posisi sebagai yang mewakili masyarakat (jaringan level sintagmatik) yang berlandaskan pada sistem manajemen humanistic, democratic, participative yakni sistem manajemen HDP. Pendekatan dan metode untuk memahami pembangunan masyarakat desa dewasa ini terjadi pergeseran dari pendekatan memahami desa secara cepat (Rapid Rural Appraisal: RRA) bergeser ke arah memahami desa secara partisipatif (Participatory Rural Apraisal:PRA) yakni pendekatan dan metode yang memungkinkan masyarakat desa untuk saling berbagi, meningkatkan, dan menganalisis pengetahuan mereka tentang kondisi dan kehidupan desa, membuat rencana dan melaksanakannya. Pada periode yang lalu terjadi lebih banyak pergeseran dalam retorika pembangunan pedesaan daripada prakteknya. Pergeseran tersebut mencakup pembalikan secara umum yang sekarang dikenal sebagai "pendekatan dari atas" menjadi "pendekatan dari bawah", dari "standarisasi terpusat" menjadi "penganekaragaman lokal", dan dari "cetak biru" menjadi "proses belajar". Memperhatikan kondisi sumberdaya alami yang ada di pedesaan seiring dengan meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dari segi pengetahuan, wawasan dan kemampuan, maka memang sudah saatnya jika semua pihak yang terkait mengupayakan dengan sungguh-sungguh pola pendekatan pembangunan masyarakat yang antara lain seperti yang telah diuraikan. Dengan demikian proses handing over the stick dalam arti "proses pengalihan tongkat", dimana fasilitator memberikan wewenang dan peran kepada warga masyarakat, bukan sebagai keinginan dan retorika belaka, tetapi memang merupakan realita. -------------------------------------------------- Translation: The objective of this study is to understand the implementation of the dual positions possessed by head of the village in carrying out their roles in making decisions, in interacting with society of the village to motivate their participation in the development program. This study is also to find out the participation of society in the process of development. In addition, this study aims at describing the phenomena of development and also the condition of the village and its society. Research analysis used is qualitative approach. The propositions have been found as follows : (1) If the actor position shows the domination on paradigmatic level, or vice versa, if the actor position shows the domination on syntagmatic level, the actor behavior tends to be in a subjective norm. But if the actor position is in balance between paradigmatic level and syntagmatic level, the actor behavior tends to be an objective norm; (2) If the actor roles reveal a strongly orientation to paradigmatic level network and has effective loyalty resource, the actor tends to take a risk and faces problems that arises in the society; (3) People of middle class status within society partially participate more easily and not much involved in decision making process, while people with higher social status focus more in processional participation and many are involved in decision making process; (4) If the actor has a social background in community lower than other community, then the actor tends to be less interaction with communities who have a higher social background and the actor tends to leave social activities on community who have higher social background; (5) Interaction between two communities in a village is much determined by an action of new settlers in the community; (6) If problems occurs in a structure, women of the village tend to participate more in the activities which are programmed, without concern for the problems faced by the actor. While men of the village tend to be more critical and aware of the problems surrounding the actor, one of the efforts to overcome various excesses of development in the village is that the development of the village be guided by encouraging the participation of all groups within the village. The actor role is to guide and encourage the participation of all groups in decision making as well as to carry out his role as the government representative which refers to concept of humanistic, democratic, and participative management system.

Actions (login required)

View Item