M. Lukman Hakim, 090970412 (2014) Praktik Dominasi Dalam Produksi Makna Visi-misi Daerah Penghasil Tambang (Studi Diskursus Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur). Disertasi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (Abstrak) gdlhub-gdl-s3-2015-hakimmlukm-35544-4.abstr-k.pdf Download (129kB) | Preview
	Text (Fulltext) Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Pemilihan umum Kepala Daerah secara langsung yang mensyaratkan Visi-misi dan menjadikannya sebagai ruh dari kebijakan pembangunan daerah ternyata berakhir dengan tanpa terealisir, justru saat calon tersebut menjabat sebagai Kepala Daerah. Kondisi ini disebabkan terjadinya praktik dominasi dalam memproduksi makna Visi-misi ke dalam kebijakan pembangunan daerah. Fakta sosial ini tergambar jelas di lokasi penelitian, yakni daerah penghasil tambang di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Indonesia. Dipilihnya lokasi penelitian ini karena memiliki karakteristik unik dan konsekuensi langsung yang masif, dari praktik tersebut, situasi yang tidak akan ditemui didaerah non tambang. Dari hasil analisa dengan menggunakan teori dan metodologi Michel Foucault yakni analisis bahasa, pengetahuan, dan kekuasaan serta metode ekploratif kualitatif, disatu sisi diperoleh kesimpulan bahwa telah terjadi praktik dominasi baik oleh pemerintah pusat melalui seperangkat kebijakan yang mendisiplinkan pemerintah daerah, maupun oleh Tim kecil perumus kebijakan perencanaan yang bertugas menerjemahkan Visi-misi ke dalam kebijakan pembangunan daerah. Disisi lain penelitian ini juga berhasil mencabar sejumlah konsep yang diyakini pemikir Prancis tersebut. Sementara itu praktik dominasi tersebut peneliti telusuri melalui metode analisis wacana kritis sejak proses aksi dari praktik dominasi tersebut, konteks praktik dominasi, sejarah praktik dominasi, kekuasaan, dan keberpihakan ideologi penguasa yang bahkan semakin melanggengkan praktik dominasi. Konsekuensi praktik dominasi di atas tidak saja menjadikan Visi-misi tidak teralisir, akan tetapi telah memunculkan ketergantungan tinggi pada hasil tambang dalam membiaya pembangunan daerah. Ketergantungan ini pada gilirannya melahirkan fenomena kutukan sumber daya alam serta prilaku pemburu rente yang kemudian berakhir pada pemburukan krisis political ecologis. Untuk membalik krisis tersebut diperlukan upaya sungguhsungguh dalam menjadikan Visi-misi sebagai ruh kebijakan daerah melalui paradigma political ecologis, yakni sebuah paradigma yang meletakkan seluruh kebijakan politik ke dalam pendekatan keadilan ekologis yang dapat menjamin keberlanjutan jasa layanan alam dan pemenuhan bagi generasi mendatang.

Actions (login required)

View Item