Yaqub Cikusin, 090114530 (2007) RELASI BPD-KEPALA DESA : Kajian Relasi Kekuasaan BPD-Kepala Desa Dan Transformasi Sosial. Disertasi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (HALAMAN DEPAN) halaman depan.pdf Download (390kB) | Preview
	Text (BAB I) Bab I.pdf Restricted to Registered users only Download (251kB) | Request a copy
	Text (BAB II) Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (591kB) | Request a copy
	Text (BAB III) Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (230kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (349kB) | Request a copy
	Text (BAB V) Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (463kB) | Request a copy
	Text (BAB VI) Bab VI.pdf Restricted to Registered users only Download (742kB) | Request a copy
	Text (BAB VII) Bab VII.pdf Restricted to Registered users only Download (807kB) | Request a copy
	Text (BAB VIII) Bab VIII.pdf Restricted to Registered users only Download (159kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (125kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (292kB) | Request a copy

Abstract

Disertasi ini mengkaji dan menganalisis fenomena relasi kekuasaan BPD-kepala desa dalam konteks transformasi sosial di desa terkait: (1) mengidentifikasi latar belakang lingkungan desa penelitian yang berpengaruh terhadap pola relasi kekuasaan BPD-kepala desa; (2) mendeskripsikan profit institusi BPD-kepala desa sebagai pemegang kekuasaan di desa; (3) mengindentifikasi beberapa sumber dan basis kekuasaan BPD; (4) mengungkap dan menyajikan pola relasi BPD-kepala desa metalui kasus nyata di desa penelitian yang muncul dalam proses transformasi di desa; (5) mendiskursuskan konsep kekuasaan BPD-kepala desa atas dasar data atau temuan di lapangan dan menyusun teori relasi kekuasaan dari data. Dari kajian lapangan diperoleh temuan sebagai berikut. (1) Konteks sosial budaya masyarakat Noman digunakan sebagai pemicu semangat kerja pengurus BPD dalam melakukan perubahan. (2) Pola relasi BPD-kepala desa dalam penerapan transformasi sosial terdapat hubungan yang bersifat kerjasama, sating tukar informasi dan kiarifikasi. Ketidak harmonisan terjadi ketika persepsi dan pemaknaan yang berbeda (kata sejajar-mitra) diantara mereka dari esensi perundang-undangan itu sendiri. (3). Relasi kekuasaan BPD-kepala desa daiam transformasi sosial dalam kasus. a) Peran BPD dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa. Pengurus BPD telah memerankan mitra relasi kekuasaannya dengan kepala desa (kewenangan, pengaruh dan perannya) barembuk secara balk (dialogis) sesuai dengan konteks persoalan lokal. Relasi kekuasaan BPD-kepala desa cenderung bersifat konflik dan kompetisi. b) Penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Menunjukkan kedua belah pihak telah memainkan kekuasaannya, sating menyelaraskan, mau sating memberi dan menerima, relasi kekuasaan BPD-kepala desa cederung bersifat kerjasama dan kolaborasi. c) Pelaksanaan peraturan desa, menunjukkan pengurus BPD dapat memerankan mitra relasi kekuasaannya dengan kepala desa (kewenangan, pengaruh, dan perannya) barembuk secara balk (dialogis) sesuai dengan konteks persoalan lokal. Relasi kekuasaan BPD-Kepala desa cenderung bersifat kerjasama dan kolaborasi. d) pelaksanaan pertanggungjawaban Kepala Desa, menunjukkan kedua belah pihak memainkan kekuasaannya, sating menyelaraskan dan mau sating memberi dan menerima. Relasi kekuasaan BPD-Kepala desa menunjuk kepada konflik dan kerjasama. e) Partisipasi masyarakat menunjukkan kepemimpinan BPD melakukan pendekatan dengan barembuk dialogis sesuai dengan kondisi setempat. Dengan melimpahkan kepada elit-elit strategis yang memang menguasai bidangnya masing-masing (polymorphic leader). Relasi kekuasaan BPD-masyarakat cenderung bersifat kerjasama. Secara konseptual, penelitian ini menemukan peran BPD dalam transformasi sosial bersifat responsif proaktif yang berakar pada konteks lokal dengan tidak meninggalkan unsur legalitas dan rasionalitas. Temuan ini merupakan perkembangan dari teori kekuasaan Tannenbaum dan Schmidt berorientasi pada relasi kekuasaan bergerak secara kontinum babas kendali. Pola relasi kekuasaan BPD-Kepala desa dalam transformasi memiliki ketebihan, karena menggunakan pendekatan konteks lokal. Pendekatan konteks lokal ini ternyata belum dijamah baik oleh Tonnenbaum. Sehingga muncul penghalusan teori Tonnenbaum tentang kekuasaan kontinuum, interface dan konteks lokal (budaya lokal). Implikasi praktis yang dihasilkan pendekatan konteks lokal desa Noman merupakan suatu strategi yang perlu dikembangkan oleh pengurus BPD dalam melaksanakan transformasi sosial. Mengingat setiap budaya merupakan hasil dari suatu masyarakat dan sekaligus akan menjadi milik masyarakat. Oleh karena itu dengan mencantumkan atau memasukkan pendekatan konteks (budaya lokal) dalam transformasi diharapkan dapat memperlancar proses perubahan.

Actions (login required)

View Item