RISKY ANDRIANTO, 040710741 (2012) EVALUASI STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT ( Studi Kasus pada PT. Bank �X� di Surabaya ). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (338kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) download.php_id=gdlhub-gdl-s1-2012-andriantor-19532&no=1 Restricted to Registered users only Download (1kB) | Request a copy

Abstract

PT. Bank “X” Cabang Surabaya merupakan salah satu bank pemerintah terbesar di Indonesia. Salah satu fungsinya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali untuk masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Namun, dibalik kemudahannya dalam mendapatkan kredit, perlu dipertimbangkan juga risiko-risikonya. Dari pihak debitur, debitur harus secara cermat dalam menentukan besarnya jumlah yang diinginkan dan jangka waktu kredit dalam setiap permohonan pengajuan kredit. Sedangkan bagi pihak bank selaku pemberi kredit juga harus cermat dalam mempertimbangkan permohonan dari debitur tersebut dan prosedur pemberian kreditnya. Apabila ini tidak dilakukan bagi kedua pihak, kemungkinan akan terjadinya kesulitan pelunasan bagi debitur atau timbulnya kredit bermasalah bagi pihak bank tidak bisa dihindari. Untuk itu, diperlukan suatu alat untuk mengendalikan kejadian di atas sehingga diharapkan pelaksanaannya dapat menjadi lebih optimal yang dinamakan struktur pengendalian intern. Dengan adanya struktur pengendalian intern dalam pemberian kredit dari suatu bank, diharapkan penyaluran kredit pada masyarakat dapat berjalan dengan optimal dan dapat mendeteksi sedini mungkin risiko-risiko kredit yang ada sehingga dapat mengurangi terjadinya kredit bermasalah. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PT. Bank “X” Cabang Surabaya telah menerapkan prosedur pemberian kredit yang berdasar pada UU yang berlaku, yaitu UU Perbankan Indonesia tahun 1998. Begitu juga dengan Struktur Pengendalian Intern terhadap prosedur pemberian kreditnya juga sudah baik. Namun masih terdapat beberapa kekurangan. Dalam pemantauan kredit, pihak bank terlebih dahulu memberitahukan pada debitur bahwa bank akan melakukan kunjungan ke lokasi usaha/proyek debitur. Hal ini memungkinkan debitur untuk memberikan informasi palsu dan tidak benar adanya. Selain itu, masih adanya perangkapan fungsi dan tanggung jawab pejabat kredit. Account Officer yang semestinya bertindak selaku analis kredit, juga ikut turun dalam melakukan taksasi agunan debitur ke lokasi. Ini jelas membuat Account Officer menanggung beban yang berat dan sangat berisiko. Untuk itu, pihak bank sebaiknya tidak perlu memberikan informasi bahwa akan ada kunjungan ke lokasi usaha debitur dan memberlakukan pemisahan tugas bagi seluruh jajaran pejabat kredit.

Actions (login required)

View Item