MUHAMMAD HAFI AUDILLAH (2015) PEMANFAATAN PMK 91 TAHUN 2015 PADA CV.X BERDASARKAN SURAT HIMBAUAN DARI KPP PRATAMA GUBENG STUDI KASUS DI KKP SOLID. Tugas Akhir D3 thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN DEPAN) 1. HALAMAN DEPAN.pdf Download (286kB)
	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (100kB)
	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (1MB)
	Text (BAB 1) 2. BAB 1.pdf Download (184kB)
	Text (BAB 2) 3. BAB 2.pdf Restricted to Registered users only until 17 May 2023. Download (262kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 4. BAB 3.pdf Restricted to Registered users only until 17 May 2023. Download (104kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 5. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (95kB)
	Text (LAMPIRAN) 30311_6. Lampiran-min.pdf Restricted to Registered users only until 17 May 2023. Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap masyarakat.Oleh karena itu negara menempatkan perpajakan sebagai perwujudan salah satu kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotong royongan nasional sebagai peran serta aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Pengadaan dana merupakan masalah yang penting bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Sumber pembiayaan pembangunan berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Namun demikian sumber dari dalam negeri lebih diutamakan. Dalam peningkatan dana dalam negeri, Pajak merupakan alternatif yang sangat potensial. Masalah perpajakan bukan hanya masalah pemerintah saja dan pihak-pihak yang terkait didalamnya akan tetapi masyarakat juga sangat mempunyai kepentingan yang sama untuk mengetahui masalah Perpajakan di Indonesia.

Actions (login required)

View Item