DEDY BAHTIAR SUTEJA (2015) MEKANISME PEMUNGUTAN PPh 22 SESUAI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 107/PMK.101/2015 DI PT. PETROKIMIA GRESIK. Tugas Akhir D3 thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN DEPAN) 1. HALAMAN DEPAN.pdf Download (323kB)
	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (114kB)
	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (1MB)
	Text (BAB 1) 2. BAB 1.pdf Download (355kB)
	Text (BAB 2) 3. BAB 2.pdf Restricted to Registered users only until 18 May 2023. Download (369kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 4. BAB 3.pdf Restricted to Registered users only until 18 May 2023. Download (114kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 5. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (104kB)
	Text (LAMPIRAN) 6. Lampiran.pdf Restricted to Registered users only until 18 May 2023. Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Dalam menjalankan roda pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu membentuk masyarakat yang adil dan makmur, maka pemerintah berusaha untuk menyediakan dan memenuhi segala kebutuhan rakyatnya. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang tentunya tidak terlepas dari masalah pembiayaan pembangunan. Pembangunan nasional memerlukan dana investasi yang tidak sedikit. Mengingat semakin langkanya bantuan dari luar negeri dan keinginan untuk lepas dari tekanan dan persyaratan negara donatur, maka pembiayaan pembangunan diupayakan untuk bertumpu kepada kemandirian. Oleh karena itu, diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengarahkan dan meningkatkan dana pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang berupa pajak. Pajak sebagai sumber penerimaaan negara yang paling besar memiliki kecenderungan semakin meningkat setiap tahunnya. Hal itu disebabkan kebutuhan belanja negara dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan pajak sebagai sumber utamanya. Berbagai kebijakan pokok pemerintah di bidang penerimaan negara yang telah dan sedang dilakukan diarahkan pada upaya meningkatkan penerimaan pajak.

Actions (login required)

View Item