M. HATTA ALI (2015) REVITALISASI FUNGSI MAHKAMAH AGUNG MELALUi REFORMASI SISTEMIK DAN BERKELANJUTAN. AIRLANGGA UNIVERSITY PRESS, SURABAYA. (Unpublished)

Text (PIDATO GURU BESAR) PG 04.16 KE 51.pdf Restricted to Registered users only Download (10MB) | Request a copy

Abstract

MahkamahAgung sebagai puncak kekuasaan peradilan Indonesia dibentuk untuk melaksanakan fungsi sebagai berikut:3 1) Fungsi Peradilan, yaitu sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman, sebagai pengadilan negara tertinggi yang memeriksa dan memutus perkara kasasi untuk membina keseragaman dalam penerapan hukum serta memeriksa dan memutus perkara peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 2) Fungsi Menguji Peraturan Perundang-undangan, yaitu untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi; 3) Fungsi Penasihat, yaitu memberi nasihat atau pertimbangan hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lainnya dan kepada Presiden dalam rangka pemberian atau penolakan grasi; 4) Fungsi Pengawasan, yaitu melakukan pengawasan tertinggi jalannya peradilan serta terhadap tingkah laku dan perbuatan pejabat pengadilan; 5) Fungsi Mengatur, yaitu mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan bila terdapat hal yang belum cukup diatur Undang-undang dan membuat peraturan yang dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara; 6) Fungsi Administratif, yaitu mengatur dan menyusun kebijakan dalam bidang organisasi dan tata kerja, merumuskan kebijakan teknis administratif dan menyelenggarakan pengelolaan atas milik negara.

Actions (login required)

View Item