AHMAD FIRDAUS MUSHOLLIN, 031211131047 (2016) PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (HALAMAN DEPAN) 1. HALAMAN DEPAN.pdf Download (864kB) | Preview
	Text (BAB I) 2. BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (481kB) | Request a copy
	Text (BAB II) 3. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (493kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 4. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (616kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 5. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (432kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 6. DAFTAR BACAAN.pdf Restricted to Registered users only Download (359kB) | Request a copy

Abstract

Dalam proses kegiatan pengadaan barang jasa pemeritah terdapat seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang merupakan pejabat yang berhubungan langsung dengan pihak penyedia. Didalam pasal 1 angkat 7 peraturan presiden tentang pengadaan barang jasa pemerintah disebutkan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. didalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara lebih deatail mengenai tanggung jawab yang dibebankan pada PPK tersebut. sehingga hal ini menimbulkan kebingungan untuk menentukan pertanggungjawaban yang tepat dibebankan kepada PPK. Kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah mengandung 3 aspek hukum yang terkait yakni aspek hukum administrasi, aspek hukum perdata dan aspek hukum pidana. Didalam praktiknya setiap tindakan kesalahan yang dilakukan oleh PPK selalu dikaitkan dengan pertanggungjawaban secara pribadi (pidana). padahal tidak semua tindakan yang dilakukan oleh PPK termasuk dalam ranah hukum pidana

Actions (login required)

View Item