WITRIE NUR AIDA, 031314253052 (2016) PEROLEHAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH YANG BERASAL DARI EIGENDOM VERPONDING NOMOR 47. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (HALAMAN DEPAN) HALAMAN DEPAN.pdf Download (510kB) | Preview
	Text (BAB I) 8. Halaman Bab I.pdf Restricted to Registered users only Download (409kB) | Request a copy
	Text (BAB II) 9. Halaman Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (421kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 10. Halaman Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (612kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 11. Halaman Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (285kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 12. Halaman Daftar Bacaan.pdf Restricted to Registered users only Download (291kB) | Request a copy

Abstract

Kasus sengketa yang terjadi di Kota Kediri antara pihak ketiga atau pihak penyewa dan Pemerintah Kota Kediri menyangkut sengketa kepemilikan obyek tanah yang berdiri bangunan yang bernama “BIOSKOP JAYA” yang beralamat di Jalan Brawijaya Nomor 22 Kelurahan Pocanan Kecamatan Kota Kediri Jawa Timur adalah tanah Negara bekas Eigendom Verponding Nomor 47 sebagian Luas 2.920 M2 atas nama John Martin Hildering sampai saat ini masih tercatat dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C).Dalam kasus tersebut merupakan perjanjian sewa menyewa antara Pemerintah Kota Kediri dengan Pihak Penyewa, perjanjian sewa menyewa tersebut terjadi pada tahun 1985 hingga saat ini.Perolehan Hak Guna Bangunan merupakan suatu bentuk kepemilikan meskipun dengan jangka waktu yang melibatkan warga negara atau Badan Hukum sebagai pemegang hak atas tanah. Perolehan Hak Guna Bangunan dalam penulisan ini ditelaah secara khusus mengenai permasalahan yang berkaitan dengan Perolehan Hak Guna Bangunan yang berasal dari Hak Sewa Unrtuk Bangunan (HSUB). Hak Guna Bangunan yang diberikan kepada perseorangan atau badan hukum yang memehuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah, Hak Guna Bangunan dapat beralih dan dialihkan dengan izin pejabat yang berwenang / persetujuan pemilik tanah, sedangkan untuk yang dipunyai badan-badan hukum yang bersifat publik / non komersial dapat dialihkan, dan bila dimohonkan pembaharuan harus dikembalikan kepada negara, untuk selanjutnya negara dapat memberikannya kepada pihak lain.

Actions (login required)

View Item