IZZAH ADIL KUDDAH, 031324253006 (2016) EKSEKUSI OBYEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH OLEH BANK SYARIAH (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor:211/PDT.G/2013/PN.MLG). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (HALAMAN DEPAN)
HALAMAN DEPAN.pdf Download (511kB) | Preview |
|
Text (BAB I)
BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (388kB) | Request a copy |
||
Text (BAB II)
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (464kB) | Request a copy |
||
Text (BAB III)
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (359kB) | Request a copy |
||
Text (BAB IV)
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (196kB) | Request a copy |
||
Text (DAFTAR BACAAN)
DAFTAR BACAAN.pdf Restricted to Registered users only Download (200kB) | Request a copy |
||
Text (LAMPIRAN)
LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (646kB) | Request a copy |
Abstract
Benda yang dapat menjadi objek perjanjian jaminan adalah benda dalam perdagangan sebagaimana diatur pada Pasal 1332 BW, sedangkan benda diluar perdagangan tidak dapat menjadi objek perjanjian jaminan. Benda dalam perdagangan itu dapat berupa benda tanah dan benda bukan tanah baik yang tetap maupun yang bergerak. Mengingat fungsi jaminan secara yuridis adalah adanya kepastian hukum bagi pelunasan uang debitor atau pelaksanaan suatu prestasi maka jelas sekali benda yang dapat dijaminkan itu harus dapat diuangkan, karena jaminan kebendaan merupakan tindakan preventif dalam pengamanan kredit. 2. Dasar Hukum eksekusi ini adalah Pasal 20 ayat (2) UUHT, bahwa didalam Pasal 20 ayat (7) UUHT sudah jelas bahwa adanya kewajiban pemberitahuan ataupengumuman untuk melakukan pelelangan. Jika tidak adanya pemberitahuan maka perbuatan yang dilakukan oleh bank syariah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
Actions (login required)
View Item |