IMAM FIRMANSYAH MAULIDIANTO, 031142100 (2014) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DAN SISTEM PEMBUKTIANNYA JIKA TERJADI WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (HALAMAN DEPAN) HALAMAN DEPAN.pdf Download (332kB) | Preview
	Text (BAB I) 8. Bab I .pdf Restricted to Registered users only Download (227kB) | Request a copy
	Text (BAB II) 9. Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (521kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 10. Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (374kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 11. Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (82kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 12. Daftar Bacaan.pdf Restricted to Registered users only Download (231kB) | Request a copy

Abstract

Hukum merupakan salah satu sarana yang dibutuhkan oleh semua orang dalam mengisi kehidupannya di masyarakat, terutama untuk menunjang dalam kegiatan berbisnis pada era globalisasi ini. Dengan perkembangan teknologi saat ini notaris diharapkan mampu mengaplikasikannya ke dalam pelayanannya kepada masyarakat. Seiring perkembangan teknologi dan informasi di dunia, muncul kegiatan baru didalam kehidupan salah satunya jual beli secara online atau yang disebut transaksi e-commerce. Konsep jual beli tradisional yang mempertemukan pembeli dan penjual dalam suatu ruangan berubah menjadi jual beli jarak jauh melalui media internet(cyberworld). Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mengkaji kapan terjadinya perjanjian dalam suatu transaksi e-commerce serta mengetahui bagaimana pembuktian jika terjadi wanprestasi dalam transaksi e-commerce. Pendekatan dalam tesis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perjanjian dalam transaksi e-commerce yaitu saat terjadinya sepakat. Kata sepakat ditandai dengan adanya penawaran dan penerimaan antara pembeli dan penjual didalam transaksi elektronik tersebut. Apabila pelaku usaha curang (wanprestasi) dan menimbulkan kerugian terhadap konsumen, maka pelaku usaha tersebut harus mengganti kerugian yang ditimbulkan. Ketentuan terdapat dalam Pasal 9 UU ITE bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaian dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan. Dalam Pasal 12 ayat (3) UU ITE menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran bertanggung jawab atas segala konsekwensi hukum yang timbul. Sistem pembuktian dalam transaksi e-commerce berupa catatan transaksi elektronik tersebut, dan hal ini merupakan alat bukti yang sah dipengadilan, karena dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE menyatakan bahwa transaksi yang dilakukan dengan memanfaatkan media elektronik memiliki nilai yang sama dengan tulisan atau akta yang dibuat secara konvensional, sehingga pada prakteknya tidak dapat ditolak sebagai bukti transaksi yang dilakukan secara elektronika.

Actions (login required)

View Item