KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI Repository

KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI

FITRIANI MEDINA PARAMITA, 031324253035 (2016) KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview

Text (HALAMAN DEPAN)
HALAMAN DEPAN.pdf
Download (444kB) | Preview

Text (BAB I)
BAB I.pdf
Restricted to Registered users only
Download (411kB) | Request a copy

Text (BAB 2)
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (464kB) | Request a copy

Text (BAB 3)
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (305kB) | Request a copy

Text (BAB 4)
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (201kB) | Request a copy

Text (DAFTAR BACAAN)
DAFTAR BACAAN.pdf
Restricted to Registered users only
Download (184kB) | Request a copy

Text (LAMPIRAN)
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Registered users only
Download (760kB) | Request a copy

Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

sekunder. Disamping itu penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan studi kasus (case study). Hasil penelitian dari tesis ini menunjukkan bahwa; (1) Dalam hukum waris adat Bali, sebelum tahun 1900, anak perempuan tidak mempunyai hak sebagai ahli waris terhadap harta warisan dari orang tuanya sesuai dengan sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat adat bali. Tetapi setelah tahun 1900, baik dalam Peswaran 1900 dan dalam awig-awig sama-sama memposisikan anak laki-laki sebagai ahli waris, akan tetapi didalam awig-awig ditentuan juga bahwa sentana rajeng dan anak angkat berkedudukan sebagai ahli waris. Anak perempuan baru diposisikan sebagai ahli waris sejak diputuskan dalam Pesamuh Agung III MUDP Bali Nomor 1/Kep/Psm-3/MDP/Bali/2010 tertanggal 15 Oktober 2010. (2) Anak perempuan sebagai anak tunggal dalam hukum waris adat Bali mewaris dari harta orang tuanya yaitu harta gunakaya orang tuanya yang mana menurut hukum adat Bali adalah dengan system patrilineal yang dianut masyarakat Bali menyebabkan hanya keturunan yang berstatus laki-laki yang dianggap dapat mengurus dan meneruskan tanggung jawab keluarga (swadharma) , baik yang berhubungan dengan masalah ketuhanan (parahyangan), yang berhubungan dengan umat (pawongan), maupun pelestarian lingkungan alam (palemahan). Tetapi setelah keluarnya Keputusan MUDP Bali tanggal 15 Oktober 2010 Nomor 1/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 dirumuskan bahwa anak kandung (laki-laki dan perempuan) serta anak angkat berhak atas harta gunakaya orang tuanya, sesudah dikurangi sepertiga sebagai harta bersama yang dikuasai oleh anak yang melakukan swadharma orang tuanya.

Item Type:

Thesis (Thesis)

Additional Information:

KKB KK-2 TMK.36/16 Par k

Uncontrolled Keywords:

Hukum Waris Adat, Ahli Waris, Harta Warisan

Subjects:

K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB632-636.2 Inheritance and succession

Divisions:

03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan

Creators:

Creators	NIM
FITRIANI MEDINA PARAMITA, 031324253035	UNSPECIFIED

Contributors:

Contribution	Name	NIDN / NIDK
Thesis advisor	Sri Hajati, Prof. Dr., S.H.,MS	UNSPECIFIED

Depositing User:

Guruh Haris Raputra, S.Sos., M.M. '-

Date Deposited:

25 May 2016 03:33

Last Modified:

25 May 2016 03:33

URI:

http://repository.unair.ac.id/id/eprint/30653

Sosial Share:

Actions (login required)

View Item