RANGGA PRAHANA, 031324253009 (2016) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR SEPARATIS YANG TIDAK DAPAT MELAKSANAKAN HAK EKSEKUSINYA DALAM MASA INSOLVENSI. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (HALAMAN DEPAN) HALAMAN DEPAN.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB 1) BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (389kB) | Request a copy
	Text (BAB 2) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (532kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (375kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (205kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) DAFTAR BACAAN.pdf Restricted to Registered users only Download (214kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (431kB) | Request a copy

Abstract

Pada jaman sekarang ini, jarang kita menemukan seorang pengusaha yang tidak menggunakan fasilitas utang baik bentuk utang jangka pendek, jangka menengah, maupun utang jangka panjang. Utang sudah merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dalam dunia ekonomi, bisnis dan perdagangan. Oleh karena itu, untuk memperoleh pinjaman dana dari para kreditur, hanya dapat dilakukan apabila perlindungan hukum bagi para kreditur dalam hal debitur wanprestasi dengan tidak melunasi utang tersebut pada waktunya dapat digunakan sebagai alternatif lain dalam sumber pelunasan utang. Dalam hukum jaminan telah dinyatakan bahwa kreditur mempunyai hak eksekutorial terhadap benda jaminan jika debitur dinyatakan cidera janji (wanprestasi). Pada lembaga jaminan, selain hak untuk mengeksekusi benda jaminan, oleh undang-undang diberikan hak istimewa berupa hak separatis. Hak Separatis tersebut diberikan kepada kreditur pemegang hak jaminan tidak termasuk dalam harta pailit sebagai perwujudan dari hak kreditur pemegang hak jaminan untuk didahulukan dari para kreditur lainnya. Hak separatis tersebut berlaku ketika debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan. Pada prinsipnya, harta pailit adalah harta yang dimiliki oleh debitur pailit baik yang dijaminkan maupun yang tidak dijaminkan. Hal ini, sesuai dengan pasal-pasal yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur separatis yang tidak dapat melaksanakan hak eksekusinya dalam masa insolvensi yaitu, “bahwa meskipun benda jaminan tersebut dieksekusi kurator, namun hasil dari penjualan atas eksekusi tersebut tetap khusus untuk pelunasan piutang kreditur separatis.” Hal ini, karena kreditur separatis tetap dijamin pelunasan piutangnya sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) UUKPKPU.

Actions (login required)

View Item