RATNA PERMATA SARI, 031414253039 (2016) KEWENANGAN KURATOR UNTUK MENETAPKAN HARTA PAILIT TERHADAP BARANG TIDAK BERGERAK YANG DIJAMINKAN DENGAN HAK TANGGUNGAN ATAS NAMA PRIBADI. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (HALAMAN DEPAN) HALAMAN DEPAN.pdf Download (703kB) | Preview
	Text (BAB 1) BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (425kB) | Request a copy
	Text (BAB 2) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (575kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (559kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (176kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) DAFTAR BACAAN.pdf Restricted to Registered users only Download (151kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (856kB) | Request a copy

Abstract

Kurator memiliki kewenangan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan dalam hal terjadi kepailitan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 69 Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU). Salah satu tugas Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 UUKPKPU adalah membuat daftar harta pailit dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari, setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai Kurator. Yang dimaksud dengan harta pailit sendiri tidak dijelaskan secara rinci didalam UUKPKPU, sehingga seringkali terjadi Kurator memasukkan harta kekayaan yang bukan harta debitor pailit kedalam harta pailit, hal ini dikarenakan debitor telah menggunakan jaminan yang bukan atas nama debitor melainkan atas nama pihak ketiga sebagai jaminan utang debitor. Perseroan Terbatas atau PT adalah pihak yang sering menggunakan jaminan atas nama pribadi direksi atau komisaris atau pemegang saham berupa tanah dan segala benda diatasnya sebagai jaminan Hak Tanggungan atas utang debitor PT. Oleh karenanya, penulis ingin mengetahui dan mengkaji kewenangan Kurator dalam menetapakan harta yang bukan milik debitor pailit akan tetapi ditetapkan oleh Kurator sebagai harta pailit melalui metode penelitian dengan beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach).

Actions (login required)

View Item