Poppy Utomo (2015) Pertanggungjawaban Dalam Perseroan Terbatas Yang Akta Pendiriannya Diketahui Cacat Prosedur. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (1MB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (274kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (137kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (272kB)
	Text (BAB II) 5 . BAB II AKIBAT HUKUM AKTA PENDIRIAN PERSEROAN ... .pdf Restricted to Registered users only until 16 March 2023. Download (628kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN DALAM ....pdf Restricted to Registered users only until 16 March 2023. Download (496kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 16 March 2023. Download (153kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only until 16 March 2023. Download (145kB) | Request a copy

Abstract

Prosedur pembuatan akta pendirian PT harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar akta tidak terdegradasi kekuatan pembuktiannya. Salah satu prosedur yang wajib dilakukan oleh notaris adalah pembacaan akta seperti yang tertulis pada Pasal 16 ayat (1) huruf m juncto Pasal 16 ayat (7) UUJN, jika tidak dilakukan pembacaan akta, maka akta tersebut cacat prosedur dan tidak menjadi akta otentik lagi tetapi menjadi akta di bawah tangan seperti yang tertulis dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN. Padahal menurut Pasal 7 ayat (1) UUPT, syarat pendirian sebuah PT harus dengan akta otentik. Oleh karena itu, menarik untuk dilakukan penelitian hukum mengenai pertanggungjawaban dalam Perseroan Terbatas yang akta pendiriannya diketahui cacat prosedur. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mencari jawab atas pertanyaan penelitian mengenai akibat hukum Akta Pendirian PT yang cacat prosedur dan bentuk Pertanggungjawaban dalam PT yang akta pendiriannya diketahui cacat prosedur. Untuk menghasilkan penjelasan yang sistematis sebagai hasil dari penelitian hukum ini, digunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Akta Pendirian PT yang diketahui cacat prosedur membuat persyaratan PT sebagai badan hukum menjadi tidak sah, sehingga PT dapat dibubarkan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri dimana PT tersebut berdomisili atas permohonan dari pihak yang berkepentingan, hal ini ditegaskan di dalam Pasal 146 UU PT. Permohonan pembubaran PT yang diterima oleh Pengadilan Negeri menyebabkan PT menjadi bubar. Pertanggungjawaban PT yang bubar terhadap pihak-pihak yang berkepentingan diserahkan seluruhnya pada hasil likuidasi. Tetapi, apabila permohonan pembubaran PT tersebut ditolak, PT akan tetap berstatus sebagai badan hukum, dimana PT bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan hukum untuk dan atas nama PT yang dilakukan organ PT tersebut, kecuali terjadi pelanggaran Pasal 3 ayat (2) UUPT, Pasal 97 ayat (1) UUPT, atau Pasal 114 ayat (2) UUPT maka pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris bertanggung jawab secara pribadi terhadap pelanggaran yang telah dilakukannya. Notaris sebagai pihak yang menyebabkan akta pendirian PT cacat prosedur bertanggung jawab terhadap pihak yang berkepentingan yang dirugikan atas perbuatannya tersebut berdasarkan Pasal 1365 BW.

Actions (login required)

View Item