Alif Darmawan Maruszama, 031214153108 (2016) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI PERKARA PIDANADALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (HALAMAN DEPAN) 1. HALAMAN DEPAN.pdf Download (231kB) | Preview
	Text (BAB I) 2. BAB I Pendahuluan.pdf Restricted to Registered users only Download (212kB) | Request a copy
	Text (BAB II) 3. BAB II Kedudukan Anak.pdf Restricted to Registered users only Download (198kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 4. BAB III Perlindungan Hukum.pdf Restricted to Registered users only Download (193kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 5. BAB IV Penutup.pdf Restricted to Registered users only Download (82kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 6. DAFTAR BACAAN.pdf Restricted to Registered users only Download (105kB) | Request a copy

Abstract

Anak saksi cenderung rentan untuk dipengaruhi bahkan diancam dengan kekerasan dengan berbagai tindakan demi mengubah kesaksian anak tersebut yang mungkin dapat mengancam kedudukan seseorang, oleh karena itu anak saksi sangat penting diberikan perlindungan. Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah: Bagaimanakah kedudukan anak sebagai saksi dalam perkara pidana dan Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai saksi suatu tindak pidana, tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual diperoleh analisa Anak yang perposisi sebagai saksi dalam perkara pidana akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum yakni berupa jaminan keselamatan baik fisik, mental, maupun sosial dan memiliki akses terhadap informasi mengenai perkembangan perkara. Anak sebagai saksi harus mendapatkan haknya berdasarkan kepentingan terbaik anak dan penghargaan terhadap anak. jaminan perlindungan yang didapatkan tidak hanya dari Undang- Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak, namun juga dari Undang-Undang nomer 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Negara dalam hal ini pemerintah dan aparatur penyelenggara peradilan yang bertanggung jawab menegakkan Undang-undang 11 tahun 2012, agar memperhatikan impelemtasi yang efektif dengan pertimbangan kepentingan terbaik anak, anggaran yang dibutuhkan dalam penegakan, perspektif para penegak hukum

Actions (login required)

View Item