JULIUS FRISHER MALORINGAN, 031414153059 (2016) EKSISTENSI PETUGAS REGISTRASI PADA PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI PEMERINTAHAN DESA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (HALAMAN DEPAN) 1. HALAMAN DEPAN.pdf Download (790kB) | Preview
	Text (BAB I) 2. BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (358kB) | Request a copy
	Text (BAB II) 3. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (592kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 4. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (406kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 5. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (265kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 6. DAFTAR BACAAN.pdf Restricted to Registered users only Download (301kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR SINGKATAN) 7. DAFTAR SINGKATAN.pdf Restricted to Registered users only Download (246kB) | Request a copy

Abstract

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini berarti bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Untuk pengakuan status pribadi dan status hukum setiap Warga Negara Indonesia maka dalam pemerintahan daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang di atur oleh Undang-Undang. Pelayanan Administrasi Kependudukan yang pada hakikatnya adalah pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada dalam dan/atau di luar wilayah NKRI. Administrasi kependudukan dalam hal ini penerbitan dokumen kependudukan sangat penting bagi penduduk, karena dapat menjadi bukti yang sempurna sebagai bukti autentik, yang menjadi bukti jati diri seseorang, hubungan seseorang dengan keluarganya yang memiliki rentetan akibat hukum baik tanggung jawab perdata orang tua pada anak, suami pada istri, maupun hak waris seseorang. Seseorang yang tidak memiliki dokumen kependudukan secara de jure keberadaannya dianggap tidak dianggap ada oleh Negara. Saat ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan diberbagai bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Terutama bagi Penduduk Desa, yang berhak mendapatkan pelayanan yang sama dan tidak diskriminatif. Disisi lain, penataan administrasi kependudukan juga penting bagi penyelenggara negara karena membutuhkan data kependudukan untuk merencanakan dan melaksanakan programprogram pembangunan yang terarah dan tepat sasaran. Ketentuan-ketentuan itu mengisyaratkan akan pentingnya penataan pengaturan administrasi kependudukan sebagai bagian dalam upaya mewujudkan good governance.

Actions (login required)

View Item