Mohammad Hario Ramadhan (2015) Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dki Jakarta Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2015 (Kajian Sengketa Administrasi Antara Gubernur Dki Jakarta Basuki Tjahaja Purnama Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (1MB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (287kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (300kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (391kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II STATUS PENGESAHAN APBD YANG PROSESNYA ....pdf Restricted to Registered users only until 27 March 2023. Download (540kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III TINDAKAN KEPALA DAERAH YANG MENYUSUN ....pdf Restricted to Registered users only until 27 March 2023. Download (409kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 27 March 2023. Download (252kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only until 27 March 2023. Download (298kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa status pengesahan APBD yang proses penyusunanya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan upaya hukum dari DPRD terhadap tindakan kepala daerah yang melanggar aturan ditinjau dari kasus penyusunan APBD DKI Jakarta 2015. Analisis menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan statute approach, conceptual approach, dan studi kasus. Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa APBD diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan; Pemerintahan Daerah wajib tunduk terhadap perundang-undangan yang berlaku tentang APBD; APBD yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan APBD yang cacat hukum, tidak sah, dan tidak boleh mendapat pengesahan; Proses penyusunan APBD yang tidak melibatkan DPRD mengakibatkan DPRD tidak bertanggung jawab terhadap APBD. APBD tersebut merupakan tanggung jawab penuh Kepala Daerah; DPRD hanya memiliki beban pertanggungjawaban anggaran DPRD sendiri; Pengawasan DPRD mutlak diperketat terhadap pos anggaran; Hak DPRD yang terdiri dari hak angket, hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk pengawasan APBD.

Actions (login required)

View Item