ZERALDINO BIANCO, 031414153089 (2016) PERIZINAN SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI TIMOR LESTE. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (HALAMAN DEPAN)
HALAMAN DEPAN.pdf Download (669kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.unair.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB 1)
8. BAB I PENDAHULUAN.pdf Restricted to Registered users only Download (309kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB 2)
9. BAB II FUNGSI PERIZINAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.pdf Restricted to Registered users only Download (573kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB 3)
10. BAB III PERBANDINGAN SISTEM PERIZINAN DI BIDANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.pdf Restricted to Registered users only Download (528kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB 4)
11. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only Download (245kB) | Request a copy |
|
|
Text (DAFTAR BACAAN)
DAFTAR BACAAN.pdf Restricted to Registered users only Download (523kB) | Request a copy |
Abstract
Perizinan sebagai instrumen pencegahan dan pencemaran lingkungan Pengaturan perizinan dalam upaya pencegahan dan pengedalian pencemaran lingkungan hidup pada dasarnya dapat menerapkan pemikiran kepada tiap-tiap elemen masyarakat dalam menentukan suatu kebijakan dalam menentukan arah pembangunan lingkungan hidup. Tujuan perizinan adalah sebagai sarana untuk mencegah terjadinya bahaya bagi lingkungan hidup dan kerusakan lingkungan hidup, sehingga dalam ketertiban pengelolaan sumber daya alam, dapat terwujud dan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup terhadap kegiatan masyarakat. Perlindungan hukum terhadap perizinan pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan hukum positif yang mengatur dengan peraturan perundang-undangan serta norma-norma kehidupan yang ada dimasyarakat baik secara vertikal maupun horizontal. Kebijakan yang berbentuk izin harus mencerminkan suatu kebijakan yang sesuai dengan prikehidupan dan kenyamanan seluruh masyarakat, hukum lingkungan menjadi pedoman dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara yuridis formal dalam penerbitan Izin usaha lingkungan merupakan untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan. dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan, dengan fungsi usaha izin lingkungan untuk mengendalikan usaha atau kegiatan yang memiliki dampak terhadap lingkungan hidup. Pelanggaran izin lingkungan adalah pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang karena, tidak memiliki izin lingkungan, tidak memiliki dokumen lingkungan, tidak menaati ketentuan yang dipersyaratkan dalam izin lingkungan, termasuk tidak mengajukan permohonan untuk izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tahap operasional dan tidak menaati kewajiban dan atau perintah sebagaimana tercantum dalam izin lingkungan. Sanksi administasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan, sehingga sanksi administrasi merupakan instrument yuridis yang bersifat preventif dan represif non-yustisial untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, selain bersifat represif, sanksi administrasi juga mempunya sifat artinya memulihkan keadaan semula, oleh karena itu pendayagunaan sanksi administrasi dalam penegakan hukum lingkungan penting bagi upaya pemulihan media lingkungan yang rusak atau tercemar.
| Item Type: | Thesis (Thesis) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 TH.34/16 Bia p | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Perizinan, Penegakan Hukum, dan Sanksi Administrasi | |||||||||
| Subjects: | T Technology > TD Environmental technology. Sanitary engineering > TD172-193.5 Environmental pollution | |||||||||
| Divisions: | 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum | |||||||||
| Creators: |
|
|||||||||
| Contributors: |
|
|||||||||
| Depositing User: | Guruh Haris Raputra, S.Sos., M.M. '- | |||||||||
| Date Deposited: | 01 Jun 2016 01:08 | |||||||||
| Last Modified: | 01 Jun 2016 01:08 | |||||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/30777 | |||||||||
| Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
 |
View Item |