FEBRI ATIKAWATI WISENO PUTRI, 031324253032 (2016) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KREDITUR SELAMA PROSES SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN ( SKMHT ) AKIBAT PEMBLOKIRAN SERTIPIKAT TANAH. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (HALAMAN DEPAN) HALAMAN DEPAN.pdf Download (501kB) | Preview
	Text (BAB 1) BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (529kB) | Request a copy
	Text (BAB 2) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (448kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (312kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (178kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) DAFTAR BACAAN.pdf Restricted to Registered users only Download (156kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (387kB) | Request a copy

Abstract

Tesis ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Kreditur Selama Proses Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Akibat Pemblokiran Sertipikat Tanah”, dengan 2 (dua) Pokok permasalahan yaitu: (1) Kedudukan pihak kreditur selama proses Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) akibat pemblokiran sertipikat tanah. (2) Konsekuensi hukum terhadap pihak kreditur selama proses Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) akibat pemblokiran sertipikat tanah. Penelitian ini adalah jenis penelitian normative yaitu penelitian yang didasarkan pada data sekunder. Disamping itu penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan studi kasus (case study). Hasil penelitian dari tesis ini menunjukkan bahwa; (1) Kedudukan bank selaku pihak kreditur yang memegang Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ( SKMHT ) atas sertipikat tanah merupakan sebagai kreditur preferen, melainkan sebagai kreditur konkuren. Dimana sebagai kreditur konkuren, bank tidak mempunyai hak preferensi yaitu hak untuk didahulukan pembayaran utangnya oleh debitur atas sertipikat tanah yang dijadikan agunan kredit. Apabila debitur wanprestasi, terhadap sertipikat tanah tersebut juga tidak dapat dilakukan eksekusi karena tidak adanya kekuatan eksekutorial terhadap sertipikat tanah. (2) Konsekuensi hukum terhadap SKMHT yang telah habis masa berlakunya adalah batal demi hukum dan tidak dapat dijadikan dasar dari pembuatan APHT. Oleh karenanya Hak Tanggungan atas sertipikat yang menjadi obyek Hak Tanggungan tidak akan pernah lahir karena pemberian Hak Tanggungan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan ( APHT ). Pembuatan SKMHT harus ditindaklanjuti dengan pemasangan dan pendaftaran APHT agar memperoleh hak preferen sehingga kreditur dapat melakukan eksekusi melalui parate eksekusi dan melalui lelang umum apabila debitur melakukan wanprestasi.

Actions (login required)

View Item