Furqon Haqqi (2015) Keabsahan Corporate Guarantee Yang Diterbitkan Tanpa Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (615kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (225kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (193kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (407kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II HAKIKAT PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ....pdf Restricted to Registered users only until 27 March 2023. Download (460kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III AKIBAT HUKUM PENERBITAN CORPORATE GUARANTEE ....pdf Restricted to Registered users only until 27 March 2023. Download (849kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 27 March 2023. Download (175kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (176kB)

Abstract

Corporate guarantee termasuk dalam perjanjian penanggungan. Perjanjian penanggungan merupakan perjanjian jaminan dengan bentuk jaminan perorangan. Pada jaminan perorangan, tidak terdapat suatu kebendaan tertentu yang dipisahkan, seperti halnya jaminan kebendaan. Obyek yang menjadi jaminan adalah seluruh harta kekayaan pemberi jaminan. Dengan demikian,jika perusahaan pemberi jaminan ,berbentuk perseroan terbatas, maka akan berlaku ketentuan Pasal 102 (1 )b UU UUPT yang pada intinya menyatakan bahwa untuk menjadikan jaminan hutang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan, maka perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan demikian seharusnya, dalam setiap pemberian jaminan berupa corporate guarantee, persetujuan dari RUPS, mutlak dibutuhkan, karena ketika memberikan jaminan berupa corporate guaratee berarti perseroan tersebut telah menjaminkan seluruh harta kekayaannya. Namun dalam praktek yang terjadi tidaklah selalu demikian. Pemberian jaminan berupa corporate guarantee, tidak selalu dengan persetujuan RUPS. Hal ini dikarenakan yang dijadikan acuan adalah nilai hutang yang dijamin dan nilai penjaminannya. Jika nilai penjaminan tersebut atau nilai hutang yang dijamin ternyata tidak melebihi dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih perseroan, corporate guarantee semacam ini, tidak dimintakan persetujuan dari RUPS. Jadi yang dijadikan acuan adalah nilai hutang yang dijamin atau nilai penjaminan. Acuan ini sebenarnya tidak tepat, karena setiap penerbitan corporate guarantee, berarti menjaminkan seluruh harta kekayaan pemberi jaminan, sehingga seharusnya setiap pemberian jaminan berupa corporate guarantee harus atas persetujuan RUPS, tanpa melihat lagi nilai penjaminannya atau nilai hutang yang dijamin .

Actions (login required)

View Item