ISKANDAR DZULQORNAIN, 031211133116 (2016) PERLUASAN RUANG LINGKUP KEWENANGAN PRAPERADILAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (HALAMAN DEPAN) 1. HALAMAN DEPAN.pdf Download (893kB) | Preview
	Text (BAB I) 2. BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (340kB) | Request a copy
	Text (BAB II) 3. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (519kB) | Request a copy
	Text (BAB IIII) 4. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (314kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 5. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (244kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 6. DAFTAR BACAAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah melahirkan lembaga baru yaitu Praperadilan. Lembaga ini merupakan control atau pengawasan dalam rangka melindungi hak-hak tersangka maupun terdakwa. Lembaga Praperadilan diatur dalam KUHAP Pasal 77-83 dan 95 KUHAP. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 kewenangan lembaga praperadilan tidak hanya lagi memeriksa sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, pengeledahan, dan Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, Namun ketambahan sah atau tidaknya Penetapan Tersangka. Namun dalam perkembanganya diluar objek kewenangan yang diatur, penanganan kasus yang berlarut-larut juga pernah diajukan sebagai objek praperadilan. Dalam perlindungan hak asasi tidak bisa jika hanya melihat hukum positif tanpa melihat perkembangan yang ada. Namun juga diperlukan peran legislative untuk membuat hukum positif untuk menjaga kepastian hukum.

Actions (login required)

View Item