I WAYAN PARSA, 099712456D
(2003)
PENGAWASAN PEMERINTAH (PUSAT) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.
Disertasi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Abstract
Disertasi ini mengangkat tema sentral \ Pengawasan Pemerintah (Pusat) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tema ini muncul korena dalam era otonomi daerah sekarang ini ada kecenderungan otonomi ditafsirkan sebagai kebebasan daerah untuk melakukan apa saja tanpa campur tangan Pemerintah Pusat. Pada hal dalam negara kesatuan Pemerintah Daerah merupakan subordinasi dan Pemerintah Pusat dimana pada tingkat terakhir Pemerintah Pusat lah yang akan mempertanggungjawabkan segala sesuatunya kepada parlemen. Kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat harus tetap mengacu pada peraturan perundang undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk itu perlu adanya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun tujuan dan penelitian ini adalah : 1.Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk bentuk pengawasan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta segi segi positif dan negatif dari masing masing bentuk pengawasan tersebut. 2.Untuk mengetahui sejauh mana kewenangan kekuasaan kehakiman dalam kaitannya dengan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Berdasarkan pendekatan tersebut dapat diketahui bahwa, hampir semua Undang Undang Pemerintahan Daerah yang pernah berlaku di Indonesia menganut bentuk pengawasan preventif dan represif, kecuali UU No. 22 Tahun 1999 yang hanya menganut pengawasan represif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan hanya menekankan pada pengawasan represif ternyata mengandung segi segi negatif, yaitu menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat, di samping kurang terjaminya kepastian hukum. Ini terbukti dengan banyaknya Perda yang dikembalikan dan dibatalkan o1eh Pemerintah Pusat karena merugikan masyarakat. Pengawasan represif dalam bentuk pembatalan Peraturan Daerah dapat dilakukan baik oleh Pemenintah Pusat maupun oleh Mahkamah Agung. Pengawasan represif oleh Mahkamah Agung dilakukan melalui penggunaan hak uji materiil dengan dasar pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tetapi melalui Pasal 24A Amandemen Ketiga UUD 1945 dinyatakan bahwa dasar pengujian yang dapat digunakan Mahkamah Agung hanyalah undang undang. Berbeda halnya dengan pengawasan represif oleh Pemerintah Pusat yang menggunakan dasar pengujian yang lebih luas yakni atas dasar bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bertentmigmi dengan kepentingan umum. Pengawasan represif oleh Pemerintah Pusat temyata tidak hanya ditujukan pada Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 114 UU No.22 Tahun 1999, tetapi juga terhadap semua kebijakan daerah termasuk Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2001. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat tidak langsung membatalkan Perda yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dan kepentigan umum, melainkan mengembalikannya terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah untuk direvisi ataupun dicabut. Dengan demikian Pemerintah telah memperluas prosedur/mekanisme pembatalan dan yang telah diatur dalam Pasal 114 UU No.22 Tahun 1999. Di samping itu, terhadap Perda yang telah dibatalkan, temyata tidak ada daerah yang menggunakan prosedur keberatan baik kepada Pemerintah Pusat maupun ke Mahkamah Agung. Dengan kata lain, sampai saat ini ketentuan Pasal 114 ayat (4) UU No.22 Tahm 1999 belum pernah diterapkan
Actions (login required)
 |
View Item |
