HEROWATI POESOKO (2006) PARATE EXECUTIE OBYEK HAK TANGGUNGAN. Disertasi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK1.pdf Download (143kB) | Preview |
|
|
Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s3-2007-poesokoher-3976-dish07-%29%281%29.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Disertasi ini tentang Parate Executie Obyek Hak Tanggungan. Berdasarkan pada pokok bahasan, ada 3 (tiga) permasalahan yang dibahas dalam disertasi ini, antara lain : Apakah UUHT itu sesuai dengan prinsip-prinsip hukum jaminan ?; Prinsip apa yang mendasari parate executie sebagai salah satu sarana untuk memperoleh percepatan pelunasan piutang ?; Apakah pengaturan parate executie dalam Undang-Undang Hak Tanggungan konsisten dengan prinsip hukum jaminan ? Untuk menjawab 3 (tiga) pertanyaan di atas, dalam disertasi ini yang dirancang dengan menggunakan metode penelitian hukum, dilakukan beberapa pendekatan, antara lain pendekatan perundang-undangan, konseptual, sejarah berlakunya dan kasus. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan hukum jaminan khususnya pengaturan tentang parate executie. Sebagai hasil analisis, UUHT secara yuridis formal terkandung prinsip-prinsip hukum jaminan yakni : prinsip absolut/mutlak, driot de suite, preferensi, spesialitas dan publisitas. Konsekuensi adanya prinsip-prinsip tersebut menunjukkan sifat Hak Tanggungan sebagai jaminan hak kebendaan, oleh karena itu kedudukan UUHT sebagai sub sistem dalam sistem hukum jaminan di Indonesia cukup memberikan kepastian hukum bagi para pihak khususnya bagi pelaku ekonomi. Adapun prinsip yang mendasari parate executie adalah prinsip perlindungan hukum bagi kreditor pemegang hak jaminan pertama. Perwujudan prinsip tersebut dalam parate executie tercermin dalam pelaksanaan parate executie yang memberikan fasilitas antara lain: kemudahan prosedur eksekusi; waktu yang cepat; biaya murah dan sederhana dalam sarana untuk mendapatkan kembali piutangnya, dibandingkan dengan proses eksekusi grosse akta hipotik/Sertifikat Hak Tanggungan, karena tanpa melalui atau didahului prosedur pensitaan serta tanpa fiat dari Ketua Pengadilan. Konfigurasi seperti ini sangatlah memikat bagi kalangan pelaku ekonomi yang berkecimpung dalam lapangan bisnis. Sehingga parate executie bermanfaat secara nyata untuk memperoleh percepatan pelunasan piutang bagi kreditor. Patutlah kiranya bahwa parate executie sebagai tonggak atau tiang utama bagi hukum jaminan kebendaan. Pengaturan parate executie dalam UUHT belum konsisten dengan prinsip hukum jaminan, khususnya terhadap prinsip perlindungan hukum. Hal tersebut disebabkan materi muatan dalam pengaturan parate executie UUHT terdapat kerancuan mengenai pemahaman perolehan hak kreditor atas parate executie, adanya konflik norma terhadap prosedur pelaksanaan parate executie dan adanya kesesatan dalam penalaran terhadap Penjelasan Umum Angka 9 UUHT. Namun demikian dengan adanya Peraturan dari Menteri Keuangan yang memberikan kewenangan kepada Kantor Lelang Negara untuk melaksanakan Pasal 6 UUHT tersebut yang telah dilaksanakan oleh sebagian Kantor Lelang Negara di Indonesia, maka lembaga parate executie tidak lagi lumpuh dan mati melainkan ada tanda-tanda kehidupan untuk eksis kembali sebagai tiang penyanggah utama bagi lembaga jaminan. Sebagai saran, diharapkan parate executie tetap mendasarkan pada Pasal 6 UUHT; sedangkan campur tangan Pengadilan terhadap prosedur pelaksanaan parate executie hendaknya tidak digunakan semata-mata dengan maksud untuk mengintervensi pelaksanaan hak kreditor dalam mengupayakan percepatan pelunasan piutangnya, sebab secara jelas parate executie merupakan eksekusi yang menyimpang dari prinsip eksekusi yang diatur oleh Hukum Acara Perdata. Bagi lembaga Legislatif hendaknya meninjau kembali materi muatan UUHT khususnya yang berkaitan dengan Pasal 6 UUHT, agar terciptanya konsistensi antara pengaturan parate executie dalam UUHT dengan prinsip hokum jaminan. Hendaknya Kantor Lelang Negara (KP2LN) diseluruh Indonesia melaksanakan Surat Edaran Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor : SE-21/PN/1998 jo Surat Edaran Nomor : SE-23/PN/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pasal 6 UUHT.
| Item Type: | Thesis (Disertasi) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 Dis H 07/07 Poe p | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Parate executie principle of Secured Transactions Law subject matter of aw on Security Interest in Real Property | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws > K7085 Retroactive law. Intertemporal law K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws > K7260-7338 Obligations |
|||||||||
| Divisions: | 09. Sekolah Pasca Sarjana > Ilmu Hukum | |||||||||
| Creators: |
|
|||||||||
| Contributors: |
|
|||||||||
| Depositing User: | Tn Joko Iskandar | |||||||||
| Date Deposited: | 10 Oct 2016 01:20 | |||||||||
| Last Modified: | 05 Jul 2017 18:40 | |||||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/32484 | |||||||||
| Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
 |
View Item |