DEWA K.G. ASTIKA (2011) PRINSIP PENGHORMATAN HAK ATAS TANAH DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM. Disertasi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) A1AST.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (FULLTEXT) F3.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Hak milik atas tanah berdasarkan hukum adat, merupakan hak yang mutlak, eksklusif dan asasi secara individual. Hak milik atas tanah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, untuk selanjutnya disingkat UUPA. UUPA didasarkan pada hukum adat, Pancasila dan UUD 1945, serta menentukan hak menguasai negara atas tanah untuk tujuan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Hak milik atas tanah merupakan hak yang terkuat, terpenuh dan turun-temurun, memiliki fungsi sosial. Berdasarkan Pasal 18 UUPA, hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini dilaksanakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 mengenai pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya, tetapi pelaksanaannya tidak efektif. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum diselenggarakan dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan dilaksanakan dengan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2007. Kebijakan ini didasarkan pada prinsip penghormatan terhadap hak-hak atas tanah dan kepastian hukum. Kaedah-kaedah dalam Perpres dan Peraturan Kepala BPN RI tidak mendasarkan prinsip penghormatan terhadap hak-hak atas tanah seperti : konsep dan kriteria kepentingan umum, penaksiran dan penetapan ganti rugi, musyawarah, lembaga konsinyasi dan penyelesaian sengketa. Kenyataannya, penerapan kebijakan tersebut menghadapi banyak kendala. Isu hukum dalam penelitian ini adalah : prinsip hak atas tanah dalam hukum pertanahan nasional; prinsip pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; prinsip perlindungan hukum bagi pemilik tanah/pemegang hak dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Metode penelitian ini didasarkan pada karakteristik ilmu hukum dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan hukum.

Actions (login required)

View Item