ALI MASCHAN MOESA, 099913666 D (2006) AGAMA DAN POLITIK : STUDI KONSTRUKSI SOSIAL KIAI TENTANG NASIONALISME PASCA ORDE BARU. Disertasi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s3-2007-moesaalima-4102-diss03-abstrak.pdf Download (372kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s3-2007-moesaalima-4102-diss03-fulltext.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s3-2007-moesaalima-4102-diss03-fulltext B.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Beberapa fenomena yang menonjol setelah jatuhnya rezim Orde Baru adalah terjadi rentetan kerusuhan pada pertengahan Mei 1998. Kerusuhan tersebut berupa penjarahan pertokoan, pembunuhan, dan pemerkosaan non-pribumi yang merupakan bagian dari konflik sosial antar ras. Belum sembuh dari trauma tersebut muncul kasus pembakaran gereja di Ketapang Jakarta dan pembakaran masjid di Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT), yang menunjukkan konflik sosial antar agama. Muncul pula kasus Ambon dan Maluku yang menelan ribuan korban jiwa, yang mencerminkan konflik antar agama dan suku secara berhimpitan. Kekerasan demi kekerasan bergulir silih berganti, yang bermula dari persoalan konflik vertikal tetapi kemudian merembet dengan persoalan horizontal, yaitu konflik antar etnis dan antar agama. Di Poso Sulawesi Tengah dimulai dari perkelahian antar warga berubah menjadi konflik antar komunitas agama Islam dan Kristen. Kasus konflik yang lain adalah pembantaian suku Dayak terhadap suku Madura di Sampit Palangkaraya Kalimantan Tengah, dan Sambas Kalimantan Barat yang menewaskan ratusan warga Madura yang menunjukan adanya konflik antar suku. Gugatan masyarakat Riau terhadap pemerintah pusat tentang pembagian kekayaan minyak bumi mengungkapkan konflik antar daerah dan pusat. Konflik yang berkepanjangan sampai saat adalah semangat Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kasus yang sama dengan intensistas yang agak ringan adalah gerakan sparatis yang dilakukan sebagian rakyat propinsi Papua. Dengan demikian telah terjadi peningkatan konflik SARA (suku, ras, agama, dan antar golongan) yang mengancam integrasi bangsa Indonesia pada pasca jatuhnya rezim Orde Baru mulai bulan Mei 1998 sampai sekarang. Karenanya, fokus studi ini adalah berupaya memahami pemahaman para kiai mengenai nasionalisme dalam konteks nasionalisme Indonesia, tentang bagaimana mereka mengkon-struksi nasionalismenya, tentang dasar-dasar konstruksi mereka, dan konteks yang melatar belakanginya, serta apa maknanya bagi mereka. Masalah penelitian ini adalah bagaimana para kiai mengkonstruksi nasionalismenya pada era gencarnya gerakan kembali ke etnisitas, primordialisme keagamaan, dan komunalisme pasca jatuhnya rezim Orde Baru. Pada dasarnya, penelitian ini dimaksudkan untuk memahami makna dibalik tindakan para kiai yang berkaitan dengan nasionalisme dan bagaimana mereka mengkonstruksikan paham nasionalisme tersebut pasca Orde Baru. Nasionalisme sebagai realitas sosial adalah tindakan sosial yang ditampakkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konstruksi nasionalisme para kiai ini terdapat proses dialektika antara dunia subyektif mereka dan dunia obyektif masyarakat melalui interpretasi secara terus¬menerus (Poloma 1992:397). Selanjutnya karena temuan teoritis yang akan dibangun oleh peneliti lebih mementingkan perspektif pemahaman dan pemaknaan subyektif tentang nasionalisme dari pars kiwi sebagai subyek penelitian, maka pendekatan yang digunakan adalah Qualitative Research . (Hughes, 1990: 89-90), dengan menggunakan disain Konstruksionisme oleh Berger (Johnson, 1994:66). Berdasarkan pendekatan kualitatif ini, peneliti telah berupaya memahami fenomena sosial dari tindakan para kiai, yaitu apa-apa yang mereka pikirkan, yakini, dan pahami tentang nasionalisme yang sedang rapuh saat ini. Karena itu, menurut peneliti cara terbaik untuk memahami dunia makna dan dunia definisi para kiai tersebut adalah apa yang oleh Weber disebut verstehen atau emphatic understanding, interpretative undersatanding (Chaves, 1978:39). Jadi, dalam mengaplikasikannya peneliti juga mengikuti anjuran Weber (Gordon, 1991:468-469), yaitu analisis pemahaman yang diperoleh melalui negotiated meaning atau intersubyektifitas. Dalam ungkapan lain Berger (1981:26) menyebutnya sebagai tindakan penafsiran yang didasarkan atas penyesuaian antara struktur relevansi peneliti dan struktur relevansi subyek penelitian. Studi ini mengambil unit analisis para kiai yang menjadi anggota Lembaga Pembahasan Masalah-Masalah Agama (Lajnah Bahtsu al-Masail al-Diniyyah) Nandlatul Ulama wilayah Jawa Timur. Lajnah adalah lembaga khusus yang dibentuk oleh Pengurus Wilayah yang terdiri dari 9 (sembilan) kiai dari beberapa pesantren terkemuka di Jawa Timur. Mereka dipilih karena kemampuannya dalam memahami kitab kuning yang menjadi acuan pokok di pesantren. Tugas pokok mereka adalah membahas secara mendalam kejadian-kejadian kontemporer yang membutuhkan keputusan fatwa menurut hukum Islam. Karenanya, mereka sering menyelenggarakan pertemuan (halaqah) dengan tempat berpindah-pindah dari pesantren satu ke pesantren lainnya. Hasil penelitian ini sebagai berikut, pertama, nasionalisme adalah seperangkat gagasan dan sentimen yang mengkonstruksi kesatuan solidaritas, kesepakatan bersama, dan keinginan yang dikemukakan dengan nyata untuk terus hidup bersama. Seperangkat gagasan dan sentimen tersebut membentuk kerangka konseptual tentang identitas nasional yang sering hadir bersama berbagai identitas lain seperti suku, agama, teritorial, bahasa, okupasi, kewarganegaraan (citizenship) dan sebagainya. Dengan demikian, nasionalisme merupakan formalisasi dari kesadaran nasional yang tidak bisa dipisahkan dengan negara (state) sebagai wadahnya yang obyektif dan bersdifat politis. Kedua, nasionalisme Indonesia yang diwacanakan secara resmi adalah nasionalisme yang artil sial, dirajut dari untaian etnisitas dan agama yang silang menyilang dengan ikatan primordial. Artinya terdapat unsur kesengajaan dan upaya sistematis termasuk di dalamnya rekayasa politik (political engineering) dalam menempa nasionalismne tersebut. Namun, tidak bisa diingkari bahwa sentimen nasionalisme Indonesia dihasilkan dari mobilisasi perasaan, imajinasi, dan bayangan masyarakat. Masyarakat Indonesia bisa dibayangkan sebagai suatu entitas (imagined community) karena adanya kesamaan latar belakang sejarah. Di dalam bingkai nation-state, benih-benih nasionalisme yang tumbuh dari kesatuan solidaritas melawan penjajahan dibakukan sebagai nasionalisme Indonesia melalui berbagai perangkat hukum yang dimiliki oleh negara. Pada gilirannya kekuatan nasionalisme yang digerakkan untuk melawan penjajahan tersebut dikonversi menjadi kekuatan untuk membingkai tujuan kolektif, yang pads dasarnya tujuan politik yang dirumuskan oleh negara. Kemudian ditangan negara nasionalisme diposisikan sebagai instrumen dalam rangka memperkuat posisi negara (state-building), dan tidak seimbang dengan upaya membangun keutuhan bangsa (nation-building), bahkan upaya state-building tersebut sering diikuti dengan pembunuhan budaya setempat (local cultural assasination), serta intrusi budaya kelompok dominan sebagai budaya nasional. Namun sungguhpun nasionalisme Indonesia sudah bergandengan dengan kekuasaan negara, nasionalisme yang genuine yang lingkupannya bersifat lokal atau regional tidaklah memudar. Lebih dari itu, penggunaan nasionalisme sebagai instrumen oleh negara ternyata diimbangi dengan sikap yang sama oleh masyarakat (etno-nasionalisme). Proses pemaksaan tersebut seringkali menimbulkan upaya dari pihak etnis untuk mewujudkan self governing suatu etnis tertentu. Jelasnya, adalah upaya pembentukan nation-state ke dalam format aslinya, satu nation satu state . Inisiatif ini sudah barang tentu ditolak oleh penyelenggara nation-state yang sudah ada, yaitu mengambil format banyak nation dibawah satu state . Dengan demikian, sampai saat ini, terdapat implikasi dan problem yang masih belum selesai, yaitu terdapat tarik-ulur antara negara dan masyarakat dalam mendefinisikan nasionalisme. Ketiga, konstruksi sosial kiai tentang nasionalisme terbagi menjadi tiga tipologi, yaitu kiai fundamentalis , kiai moderat - sebagai kelompok mayoritas -, dan kiai pragmatis . Pandangan kiai tentang nasionalisme yang bercorak fundamentalis mempunyai ciri-ciri antara lain, (1). Pernah belajar di Timur Tengah yang transmisi keilmuannya memang bersifat eksklusif dan tekstual. (2). Berpandangan bahwa ajaran Islam bersifat universal dan cenderung ke arah formalisasi Islam, sehingga mereka memposisikan Islam sebagai tandingan dari semua konsep nation-state. (3). Hubungan antara agama dan negara bersifat integrated karenanya hams ada upaya legislasi syariat dalam negara (taqnin al-syariah), sebab nation-state bagi mereka dibentuk atas dasar sentimen agama. Sedangkan pandangan kiai tentang nasionalisme yang bercorak moderat memiliki ciri-ciri antara lain, (1). Mereka lulusan pesantren-pesantren di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang transmisi keilmuannya memang bersifat inklusif dan kontekstual. (2). Berpendapat bahwa ajaran Islam bersifat universal, tetapi juga merespon kearifan lokal (local wisdom), karenanya mereka lebih mementingkan Islam substansial. (3). Hubungan antara agama dan negara bercorak simbiotik, sebab bagi mereka nation-state terbentuk atas dasar pluralitas, serta yang penting adalah penerapan syariat di masyarakat (tathbiq al-syariah). Adapun pandangan kiai tentang nasionalisme yang bercorak pragmatis memiliki ciri-ciri antara lain, (1). Mereka adalah alumni pesantren-pesantren di Jawa Timur dan Jawa Tengah dan pemah mengenyam pendidikan di Timur Tengah. (2) Berpandangan bahwa ajaran Islam bersifat universal, namun setelah berinteraksi secara intensif dengan wacana umum di organisasi Nandlatul Ulama mereka berubah bisa merespon pentingnya kearifan lokal . (3) Hubungan antara agama dan negara cenderung integrated, sebab bagi mereka nation-state idealnya terbentuk harus atas dasar iman kegamaan. Secara teoritik studi ini memperkuat temuan Badri Yatim (1984), Quraisy Syihab (1994), dan Zamharir (2004) yang menyimpulkan bahwa nasionalisme tidak bertentangan dengan Islam. Secara mayoritas para kiai yang menjadi subyek penelitian ini memang tergolong moderat dalam bersikap terhadap terra penegakan nation-state. Namun kajian ini memunculkan variasi, yaitu diantara subyek penelitian ada yang bisa dikatagorikan fundamentalis dan pragmatis dalam memandang hubungan antara Islam dan nasionalisme. Hanya saja penelitian ini tidak merekomendasikan paradigms sekularistik tentang bungan antara agama dan negara sebagaimana temuan Yatim. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan insight yang hasilnya bisa kontributif bagi proses rekonstruksi tatanan sosial politik di Indonesia. Bagi penentu kebijakan negara diharapkan bisa dijadikan masukan yang berharga dan bersifat ilmiyah dalam rangka mengambil keputusan yang tepat, khususnya yang berkaitan dengan interaksi antara agama dan negara dalam konteks recovery ekonomi dan menuntaskan konflik SARA yang masih berkepanjangan. Sebab, kedaulatan Indonesia sebagai nation-state di masa mendatang akan banyak ditentukan oleh pergulatan nation-state tersebut dengan tiga kekuatan yang sedang marak, yaitu globalisme, lokalisme-etnonasionalisme, dan funadamentalisme agama. </description

Actions (login required)

View Item