I WAYAN SUANDI, 099813169 D (2003) PENGGUNAAN WEWENANG PAKSAAN PEMERINTAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI PROPINSI BALI. Disertasi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s3-2007-suandiiway-3448-dish07-k.pdf Download (519kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s3-2007-suandiiway-3448-dish07-4.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini mengkaji Penggunaan Wewenang Paksaan Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Propinsi Bali dengan permasalahan meliputi : pertama, penggunaan wewenang paksaan pemerintahan tidak sesuai dengan karakter hukum publik, reparatoir dan wewenang diskresi, kedua, prosedur penggunaan wewenang paksaan pemerintahan berlebihan sehingga tidak sesuai dengan peraturan dasarnya dan ketiga, partisipasi Desa Pakraman dalam penggunaan wewenang paksaan pemerintahan dan dalam partisipasi ini diterapkan norma-norma hukum adat dalam tindakan-tindakan hukum publik yang berkaitan dengan penggunaan wewenang paksaan pemerintahan. Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian dianalisis menurut langkah-langkah deskripsi, sistematisasi dan eksplanasi. Pada tahap deskripsi dipaparkan tentang bahan-bahan hukum dan dilakukan penafsiran terhadap norma-norma hukum yang kabur secara gramatikal, otentik dan sejarah hukum. Pada tahap sistematisasi dipaparkan dan dianalisis mengenai makna dan struktur aturan-aturan hukum. Di samping itu, pada tahap ini juga dianalisis tentang koherensi aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan isu-isu hukum dalam penelitian ini. Pada tahap eksplanasi dianalisis mengenai makna dari aturan-aturan hukum sehingga keseluruhannya membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan secara logis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan wewenang paksaan pemerintahan tidak sesuai dengan karakter hukum publik, reparatoir dan wewenang diskresi. Ketidaksesuaian dengan karakter hukum publik karena adanya pembuatan keputusan tata usaha negara tanpa dasar hukum yang sah sehingga keputusan demikian ini bertentangan dengan peraturan dasarnya. Ketidaksesuaian dengan karakter reparatoir karena biaya dari tindakan-tindakan nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memulihkan keadaan semula tidak dapat dibebankan kepada pelanggar. Pembebanan biaya ini tidak dapat dilakukan karena belum ada Peraturan Daerah yang mengaturnya. Ketidaksesuaian dengan wewenang diskresi karena terjadi ketidakkonsistenan dalam penggunaan wewenang interpretasi terhadap norma-norma hukum yang kabur sehingga dapat merugikan warga masyarakat. Kesalahan penafsiran terhadap mandat menjadi kekuasaan delegasi mengakibatkan suatu keputusan tata usaha negara yang dibuat tanpa wewenang. Karena terjadi penggolongan yang tidak benar dalam mana norma-norma hukum administrasi diklasifikasikan menjadi tindak pidana mengakibatkan adanya prosedur berlebihan dan tidak konsisten dengan peraturan dasarnya. Akibatnya, wewenang paksaan pemerintahan digunakan dan didasarkan pada putusan Peradilan umum. Partisipasi Desa Pakraman dalam penggunaan wewenang paksaan pemerintahan meliputi kerjasama yang aktif dalam pembuatan keputusan dan aktif dalam pelaksanaannya. Partisipasi didasarkan pada Tri Hita Karana atau tiga penyebab kesejahteraan meliputi keharmonisan hubungan antara warga Desa dengan Tuhan Maha Pencipta, keharmonisan hubungan antar-warga Desa dan antara warga Desa dengan Aparat Pemerintah Daerah dan keharmonisan hubungan antara warga Desa dengan lingkungannya.

Actions (login required)

View Item