THOMAS SANTOSO, 099813181 D (2002) KEKERASAN POLITIK AGAMA : SUATU STUDI KONSTRUKSI SOSIAL TENTANG PERUSAKAN GEREJA DI SITUBONDO, 1996. Disertasi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) jiptunair-gdl-s3-2004-santoso2c-865-politik-diss04-k-abs.pdf Download (268kB) | Preview
Preview	Text (FULL TEXT) jiptunair-gdl-s3-2004-santoso2c-865-politik-diss04-k.pdf Download (18MB) | Preview

Abstract

Studi ini beranjak dari pemetaan gereja yang dirusak di Indonesia 1996-2000, yang secara purposive menetapkan Peristiwa Sepuluh-Sepuluh (perusakan gereja di Situbondo, 10 Oktober 1996) sebagai teropong untuk memahami kekerasan politik-agama di Indonesia. Tujuannya untuk mengetahui konteks historis dan struktural yang menjadi latar tindak kekerasan tersebut, institusi sosial dan pranata kultural yang dilibatkan dalam mobilisasi massa, dan konstruksi sosial tentang alasan yang mendasari tindakan pelaku perusakan gereja. Metode yang digunakan ialah fenomenologi (casuquo konstruksi sosial) yang menghimpun informasi di kancah melalui observasi dan wawancara mendalam, di samping pembacaan yang cermat atas teks budaya yang bertalian dengan Peristiwa Sepuluh Sepuluh. Informasi yang diperoleh dari informan, atau first order understanding, kemudia dibaca ulang melalui kerangka teoritik Berger dan Derrida agar diperoleh makna baru yang merupakan second order understanding. Konteks historis menunjukkan bahwa masyarakat Situbondo merupakan komunitas yang sangat fanatik terhadap agama yang dianutnya, sekaligus memiliki kecenderungan nativis, yakni enggan menerima pengaruh dari luar yang tidak sesuai dengan budaya mereka yang heroik, yang terbentuk oleh latar sejarah mereka yang penuh diwarnai pertentangan inter dan antar agama serta rekayasa politik. Proses pergulatan sejarah yang berlangsung panjang dan penuh kekerasan di Situbondo telah memberikan kontribusi . bagi terbentuknya psiko-historis masyarakat yang berperanan kuat membentuk karakter masyarakat di kawasan ini. Konteks struktural Situbondo tergolong rentan untuk terjadinya kekerasan politik agama. Dalam kerangka berfikir Gurr, masyarakat Situbondo mengalami deprivasi dekremental dalam persoalan tanah, deprivasi aspirasional dalam masalah petani tabu, dan deprivasi progresif dalam homogenisasi politik dan hegemonisasi agama. Kondisi ini semakin rentan ketika militerisme telah merasuk da/am kehidupan masyarakat Situbondo. Peristiwa Sepuluh-Sepuluh itu sendiri hanya terjadi di enam kecamatan, dari 17 kecamatan yang ada di Situbondo. Kecamatan-kecamatan yang menjadi ajang perusakan gereja adalah kecamatan-kecamatan yang jumlah penduduknya tergolong besar, tingkat pertumbuhan penduduknya tinggi, penduduknya tergolong padat, dan angka migrasinya tergolong tinggi, terutama penduduk yang masuk lebih besar dibanding penduduk yang ke luar. Perusakan gereja terjadi di kecamatan-kecamatan yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sedangkan laju pertumbuhan Umat Kristen lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan Umat Islam di kecamatan tersebut. /ndeks heterogenitas umat beragama di kecamatan tersebut juga tergolong tinggi. Dalam pacta itu, perusakan gereja terjadi di kecamatan kecamatan yang pacta Pemilu 1992 perolehan suara Golkar di kecamatan tersebut lebih kecil dibandingkan perolehan suara PPP, dan atau perolehan suara Golkar di kecamatan tersebut lebih rendah dibandingkan perolehan suara Golkar di tingkat Kabupaten Situbondo. Uraian di muka merupakan petunjuk kuat bahwa Peristiwa Sepuluh-Sepuluh adalah ikhwal kekerasan politik agama. Bertalian dengan mobilisasi massa, tampak jelas bahwa tiap kelompok massa berasal dari kultur atau subkultur yang sarna. Pimpinan kelompok massa adalah orang yang dikenal dan mengenal anggota subkulturnya, sebab tindakan memobilisasi massa menuntut kesediaan untuk meminta orang melakukan sesuatu, dan mengetahui karakteristik dari orang yang akan dimobilisasi, sehingga dalam hal ini hubungan personal menjadi sangat panting. Bahkan sebagian besar kegiatan mobilisasi massa berupa tindakan menghubungi orang yang dikenal. Hanya hubungan personal, dan melalui hubungan sosial yang sudah mapan, yang memiliki kemungkinan besar untuk memobilisasi massa. Menghubungi orang yang dikenal adalah cara yang paling efisien untuk memobilisasi massa, sebab informasi kultural lebih mudah bergulir lewat institusi social yang menuntut perubahan dan terbiasa melakukan kekerasan. Gagasan untuk melakukan kekerasan disalurkan melalui jaringan yang telah acta sebelumnya. Konstruksi sosial tentang alasan yang mendasari pelaku kekerasan politik-agama di Situbondo dapat dipahami lewat perspektif Berger, namun untuk memahami multiplisitas konstruksi sosial digunakan perspektif Derrida. Konstruksi sosial pelaku kekerasan politik agama yang berpendapat bahwa tindakan perusakan gereja merupakan upaya untuk menyalurkan emosi ketidakpuasan mereka terhadap sikap atau keputusan penguasa, mencerminkan konstruksi berpikir ala Berger, yang menganggap tindakan kekerasan dilakukan karena adanya ancaman dari the other terhadap the self. Konstruksi social pelaku yang berpendapat bahwa tindakan perusakan gereja pantas dilakukan karena dibenarkan oleh agama dalam rangka mempertahankan identitas agama, mencerminkan konstruksi berpikir ala Derrida, yang menganggap tindakan kekerasan berasal dari the self menuju the other. Sedangkan konstruksi sosial pelaku lainnya berada di antara konstruksi berpikir ala Berger dan konstruksi berpikir ala Derrida. Studi ini menghasilkan pemahaman teoritik tentang kekerasan politik-agama yang merupakan hubungan saling-silang antara kekerasan, agama, dan politik, karena ketiganya berkaitan dengan tujuan untuk berkuasa serta penggunaan cara ritual untuk mewujudkan keinginan tersebut. Dengan demikian kekerasan politik-agama terletak pada persimpangan antara agama dengan kekerasan di tengah represi politik suatu rejim. Atau dengan kata lain, kekerasan politik-agama adalah keadaan di mana memuncaknya homogenisasi politik terjadi secara bersamaan dengan membuncahnya hegemonisasi agama, dan kemudian disalurkan lewat tindak kekerasan. Akhirnya, konstruksi sosial tentang alasan yang mendasari tindakan kekerasan politik-agama bukannya berlangsung dari the self ke the other, atau dari the other ke the self, tetapi berlangsung dalam upaya menjelaskan perbatasan yang memisahkan the self dari the other.

Actions (login required)

View Item