LENNY MAGDALENA TAMUNU, 090013810 D (2005) INTERAKSI ANTARA BIROKRASI DAN PRANATA PEMERINTAHAN MASYARAKAT ADAT PADA ETNIS ATONI METO DI TIMOR TENGAH SELATAN (1980-2004). Disertasi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s3-2007-tamunulenn-3587-diss04-i-abs.pdf Download (232kB) | Preview |
|
|
Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s3-2007-tamunulenn-3587-diss04-i.pdf Download (10MB) | Preview |
Abstract
Penelitian yang berjudul Interaksi antara Birokrasi dan Pranata Pemerintahan Masyarakat Adat pada Etnis Aloni Meto di Timor Tengah Selalan (1980-2004), dilatarbelakangi oleh fenomena kuatnya kekuasaan pranata pemerintahan masyarakat adat dalam birokrasi pemerintahan di Desa Tetaf dan Desa Boti di Timor Tengah Selatan. Konflik ini ditimbulkan oleh landasan hukum yang berbeda antara birokrasi dan pranata pemerintahan masyarakat adat yang menyebabkan tersisihnya pemimpin informal di desa pada era Orde Baru, diikuti dengan pengambilan hak ulayat masyarakat adat yang dilakukan oleh pemerintah telah mereduksi kreatifitas dan partisipasi masyarakat. Era Reformasi ditandai oleh fenomena perpindahan arena politik, dengan kehadiran UU No 22 Tahun 1999, yang menimbulkan ketegangan legalitas antara Pemerintahan desa dan pranata pemerintahan masyarakat adat yang telah mempengaruhi tidak efektifnya pemerintahan desa. Hal ini disebabkan dengan terbentuknya BPD (Badan Perwakilan Desa) yang menjembatani komunikasi masyarakat dengan pemerintahan desa, disamping itu pranata pemerintahan masyarakat adat tetap mempertahankan lopo, sebagai tempat berkomunikasi. Penelitian ini bertujuan: (a) menggambarkan keberadaan sistem birokrasi dan pranata pemerintahan masyarakat adat di Timor Tengah Selatan, (b) menganalisis sosok perubahan struktur birokrasi dan pranata pemerintahan masyarakat adat di dalam rangka untuk melakukan proses mutual adaptation, (c) mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor atau kekuatan apakah yang akan menentukan produk proses interaksi birokrasi dan pranata pemerintahan masyarakat adat, (4) menganalisis apakah modal sosial dapat menjadi penghambat atau pendukung adaptasi. Pertanyaan utama dari fenomena tersebut adalah bagaimana bentuk interaksi antara birokrasi dan pranata pemerintahan masyarakat adat sebagai akibat perbenturan kedua sistem tersebut? Studi ini dilakukan di Desa Tetaf dan Desa Boti Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui (1) teknik pengamatan sekilas maupun pengamatan terlibat (participant observation) (2) teknik wawancara biasa maupun wawancara mendalam (in-depth interview). Pendekatan penelitian ini menggunakan teori deskriptif kualitatif untuk menemukan dan mendeskripsikan secara komprehensif apa adanya data yang diperoleh melalui interprestasi dan pemahaman. Dengan memanfaatkan perspektif sosio-politik dan pendekatan historis, antropologis membantu fenomena yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis antar kasus, tepatnya memakai model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya interaksi antara birokrasi dan pranata pemerintahan masyarakat adat. Perubahan - perubahan itu terjadi melalui beberapa proses, di antaranya proses akulturasi, proses akomodasi, proses konflik dan proses persaingan. Proses akulturasi dan proses akomodasi yang menghasilkan adanya mutual adaptation. Dengan demikian kehadiran pranata pemerintahan masyarakat adat menjadi patner dalam birokrasi di Timor Tengah Selatan. Bertolak dari temuan diatas, secara praktis peneliti menyarankan dua hal; Pertama, perlu dikembangkan model birokrasi pemerintahan desa yang mampu mengakomodasi nilai-nilai budaya politik masyarakat adat yang bersifat konstruktif. Kedua, dalam struktur pemerintahan desa dapat dibentuk seksi pembinaan lembaga adat. Temuan penelitian ini mempunyai implikasi teoretik dengan mendukung pendapat Gillin and Gillin, yang menyatakan bahwa ada dua macam proses sosial yang timbul akibat adanya interaksi yaitu (1) proses yang asosiatif terdiri dari akomodasi dan asimilasi, (2) proses disasosiatif yang terdiri dari persaingan dan pertentangan. Koentjaraningrat menambahkan bahwa interaksi terjadi melalui proses akulturasi dan proses asimilasi. Simmel menyatakan interaksi diwarnai oleh dualisme, konflik dan kontradiksi-kontradiksi realisme dalam dunia sosial. Huntington menegaskan pula bahwa interaksi diwarnai oleh persaingan dan partisipasi. Pandangan Max Weber yang menyatakan bahwa birokrasi merupakan pengorganisasian kegiatan atas prinsip-prinsip yang rasional, serta memperkuat dan mendukung David Osbome dan Ted Gaebler yang mengupas masalah birokrasi dengan menggunakan pendekatan reinventing government (pemerintahan wirausaha), yang pada dasarnya birokrasi itu direkonstruksi sesuai azas pembagian kerja Max Weber yang bersifat organis adaptif, apolitis, netral dan berorientasi pada pelayanan. Kepemimpinan Amaf (Usif) dalam pranata Pemerintahan masyarakat adat merupakan partner dalam birokrasi modem di Timor Tengah Selatan. Pentingnya pranata pemerintahan masyarakat adat di dalam banyak hal tidak dapat dijelaskan dalam tipe ideal birokrasi, karena banyak aturan dalam birokrasi tidak dapat menjelaskan permasalahan di dalam masyarakat. Penelitian ini berupaya untuk memperkaya dan memperkuat teori Weber dan Pasca Weber dengan memasukkan unsur tradisi yang relevan serta mendukung pendapat Sutherland, bahwa ada transformasi nilai tradisional ke dalam birokrasi. Pernyataan ini melahirkan suatu model baru yang dirumuskan secara longgar yaitu, birokrasi otonomi desa adalah sistem pemerintahan terendah berdasarkan keseimbangan antara aspek modem dan aspek tradisional dalam pelayanan publik yang berhubungan dengan pemerintah dan rakyat. Hal ini merupakan temuan praktis yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keefektifan pemerintahan modern dan pelayanan terhadap masyarakat.
Actions (login required)
 |
View Item |