VIXKI INTAN PUSPITA, 031211132007 (2016) TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME DAN PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELAKUNYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (HALAMAN DEPAN)
1. HALAMAN DEPAN.pdf Download (1MB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.unair.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB I)
2. BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (374kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB II)
3. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (486kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB III)
4. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (434kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB IV)
5. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (327kB) | Request a copy |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
6. DAFTAR BACAAN.pdf Restricted to Registered users only Download (329kB) | Request a copy |
Abstract
Pendanaan terorisme merupakan suatu tindakan untuk mendanai aksi terorisme atau organisasi teroris atau teroris. Kriminalisasi pendanaan terorisme digunakan sebagai bentuk pencegahan tindak pidana terorisme dengan konsep “follow the money”. Undang – undang nomor 9 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme menjadi salah satu peraturan yang mengkriminalisi pendanaan terorisme. Beberapa pasal dalam undang – undang ini mengatur mengenai perbuatan – perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana pendanaan terorisme. Selain peraturan ini, beberapa peraturan lain juga mengatur mengenai pendanaan terorisme. Rumusan masalah yang digunakan dari penelitian ini adalah perbuatan yang termasuk tindak pidana pendanaan terorisme dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pendanaan terorisme. Dalam penulisan penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode normatif dengan mengkaji secara sistematika norma dan aturan hukum tentang tindak pidana pendanaan terorisme. Jika ditinjau dari Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2013, perbuatan yang termasuk tindak pidana pendanaan terorisme diatur dalam Pasal 4, 5, dan 6 yaitu dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, serta melakukan percobaan, permufakatan jahat, pembantuan, merencanakan, mengorganisasikan, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan pendanaan terorisme. Konsep pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pendanaan terorisme terbagi dua sesuai dengan jenis pelaku yaitu pelaku orang atau korporasi. undang – Undang Nomor 9 Tahun 2013 menggunakan sanksi pidana penjara dan pidana denda untuk pelaku orang, sanksi pidana denda dan pidana tambahan untuk pelaku korporasi.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 FH.139/16 Pus t | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Pendanaan Terorisme, Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi | ||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K5000-5582 Criminal law and procedure > K5015.4-5350 Criminal law | ||||||
| Divisions: | 03. Fakultas Hukum | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | sugiati | ||||||
| Date Deposited: | 11 Jun 2016 03:46 | ||||||
| Last Modified: | 11 Jun 2016 03:46 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/33005 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
 |
View Item |