RIZKI AMALIA MULIKA, 031211131078 (2016) KEPAILITAN SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM UNTUK MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG TIDAK DIJALANKAN DENGAN SUKARELA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (HALAMAN DEPAN) 1. HALAMAN DEPAN.pdf Download (887kB) | Preview
	Text (BAB I) 2. BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (538kB) | Request a copy
	Text (BAB II) 3. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (585kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 4. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (564kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 5. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (351kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 6. DAFTAR BACAAN.pdf Restricted to Registered users only Download (538kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 7. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Mendapatkan upah merupakan tujuan manusia dalam menjalani Pekerjaan. Namun tidak dipungkiri bahwa terdapat perusahaan yang kerap menunda pembayaran upah buruhnya atau bahkan tidak membayar upah tersebut sama sekali, bahkan setelah terdapat Putusan Pengadilan Hubungan Industrial. Maka salah satu cara alternatif yang dapat dilakukan oleh buruh/pekerja untuk memperoleh haknya adalah dengan melakukan Permohonan Pailit ke Pengadilan Niaga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengajuan permohonan pailit oleh buruh/pekerja kepada perusahaan yang tidak membayar upah/pesangon buruh secara sukarela sedangkan telah terdapat putusan Pengadilan Hubungan Industrial dan kedudukan buruh atas upah/pesangon yang belum dibayarkan ketika perusahaan dalam keadaan pailit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan mengkaji secara sistematika norma dan aturan hukum yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, buruh dapat mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga terhadap pengusaha yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut. Kedudukan pengusaha disini adalah debitor, sementara Pekerja/buruh mempunyi kedudukan sebagai kreditor preferen. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67 Tahun 2013 menegaskan pelunasan upah pekerja mendahului semua jenis kreditor baik kreditor separatis, maupun kreditor preferen lainnya. Setelah itu hak-hak pekerja lainnya akan dibayar sesuai dengan ketentuan awal yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Actions (login required)

View Item