Condro Maharanto (2015) Analisis Yuridis Terhadap Unsur Pelanggaran Hukum Dalam Pemilu Kepala Daerah:(Studi Kasus Kampanye Hitam Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dki Jakarta Tahun 2012). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (3MB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (2MB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (2MB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (2MB)
	Text (BAB II) 5. BAB II RATIOLEGIS PELANGGARAN HUKUM DALAM PEMILU ....pdf Restricted to Registered users only until 13 May 2023. Download (2MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III AKIBAT HUKUM PELANGGARAN DALAM PEMILU ....pdf Restricted to Registered users only until 13 May 2023. Download (2MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 13 May 2023. Download (2MB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (2MB)

Abstract

Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta pada tahun 2012, berlangsung dua putaran dan pada setiap putaran terjadi kampanye hitam terhadap calon tertentu. Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004, Pasal 78 ayat 2 dan 3 menyebutkan kampanye hitam masuk dalam ranah pidana pemilihan umum. Kampanye dilarang menghina seseorang dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Kampanye dilarang menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan atau kelompok masyarakat. Ancaman pidana dan dendanya disebutkan dalam Pasal 115-117. Berdasarkan riset yang dilakukan Indonesia Media Monitoring Center (IMMC) menunjukkan bahwa kampanye hitam atau black campaign pada Pemilukada DKI Jakarta tahun 2012 sangat tinggi. Berdasarkan penelitian kasus tersebut, IMMC mencatat yang kampanye bernuansa black campaign sekitar 48%. Jumlah ini lebih tinggi dari isu-isu tentang kegiatan pasangan calon. Penelitin tesis ini menelusuri ratio legis kampanye hitam (black campaign) dalam Pemilukada di DKI Jakarta tahun 2012 dan akibat hukumnya. Dengan metode pendekatan kasus (case approach), dijelaskan ratio decidendi atau alasan-alasan di balik perbuatan pelanggaran hukum dalam Pemilukada DKI Jakarta pada tahun 2012, dan ditemukan fakta bahwa semuanya kasus hanya diproses hingga penyelidikan, belum sampai pada tahap penyidikan, apalagi penuntutan dan persidangan. Berdasarkan keadaan tersebut, mengacu pada standar minimal penyelenggaraan Pemilu demokratis sesuai UU Pemilu yang berlaku dan yang ditetapkan oleh Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) penegakkan hukum Pemilu merupakan implementasi dari ketentuan yang belum dilaksanakan. Penegakkan hukum (law enforcement) untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum tidak sepenuhnya dilaksanakan dalam pidana pemilukada DKI Jakarta tahun 2012. Hal ini mengurangi kualitas pelaksanaan demokrasi karena kurang dalam penegakan hukum

Actions (login required)

View Item