Jul Indra Dhana Nasution (2015) Penerapan Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Denda Yang Tidak Dibayar Oleh Terpidana Tindak Pidana Korupsi. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (705kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK .pdf Download (680kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI .pdf Download (613kB)
	Text (BAB 1) 4. BAB 1 PENDAHULUAN .pdf Download (737kB)
	Text (BAB 2) 5. BAB 2 PIDANA KERJA SOSIAL PADA BEBERAPA NEGARA DI DUNIA DAN EKSISTENSINYA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA .pdf Restricted to Registered users only until 23 January 2023. Download (873kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 6. BAB 3 ANALISIS PENERAPAN PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF PENGGANTI PIDANA DENDA YANG TIDAK DIBAYAR OLEH TERPIDANA KORUPSI .pdf Restricted to Registered users only until 23 January 2023. Download (869kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) 7. BAB 4 PENUTUP .pdf Restricted to Registered users only until 23 January 2023. Download (651kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN .pdf Download (663kB)

Abstract

Penerapan pidana denda bagi terpidana terutama dalam perkara korupsi belum sepenuhnya dapat diterapkan secara efektif. Hal ini disebabkan adanya sejumlah kendala teknis, salah satunya adalah terkait sulitnya mengeksekusi sanksi denda. Pelaksanaan pidana denda masih terikat pada ketentuan umum menurut Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP, dimana dalam hal terpidana tidak mau membayar pidana denda dapat diganti dengan mengenakan kurungan pengganti. Hal inilah merupakan kelemahan penerapan pidana denda. Karena itu perlu dicari alternatif pidana pengganti yang mampu mengefektifkan pengenaan pidana denda, dan tampaknya penerapan ide pidana kerja sosial (community service order) sebagai alternatif pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh terpidana korupsi merupakan gagasan yang patut dipertimbangkan. Secara teoritis upaya untuk mengefektifkan pelaksanaan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana korupsi melalui penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif pengganti denda yang tidak dibayar sangat dimungkinkan untuk diterapkan dalam UU Korupsi. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang bersifat extraordinary crime, sehingga dalam pelaksanaannya pun dimungkinkan bagi lembaga pemberantas korupsi untuk menggunakan cara-cara yang luar biasa pula, sepanjang mendapat dukungan dan persetujuan dari lembaga pembentuk undangundang. Extra ordinary punishment menjadi sesuatu yang relevan mengiringi model kejahatan yang berkarakteristik luar biasa yang dewasa ini kian meramba dan merasuk ke seantero bumi nusantara dalam berbagai level pranata kehidupan masyarakat. Tesis ini pada pokoknya akan menjelaskan mengenai penerapan pidana kerja sosial dalam sistem penegakan hukum pidana di beberapa negara Eropa dan eksistensinya dalam hukum pidana Indonesia, dan penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh terpidana pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi yang membacanya.

Actions (login required)

View Item