Muhammad Fabian Swantoro (2015) Upaya Diversi Perkara Anak Di Tingkat Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (711kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK .pdf Download (781kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI .pdf Download (629kB)
	Text (BAB 1) 4. BAB 1 PENDAHULUAN .pdf Download (1MB)
	Text (BAB 2) 5. BAB 2 KONSEP HUKUM DAN MEKANISME DIVERSI SEBAGAI BENTUK MEDIASI PENAL PERKARA ANAK TINGKAT PENUNTUTAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU .pdf Restricted to Registered users only until 28 January 2023. Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 6. BAB 3 IMPLEMENTASI DIVERSI PERKARA ANAK DI TINGKAT PENUNTUTAN .pdf Restricted to Registered users only until 28 January 2023. Download (920kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 7. DAFTAR BACAAN.pdf Download (837kB)

Abstract

Dalam proses Penuntutan perkara anak, Penuntut Umum berkewajiban untuk melakukan proses diversi. Sekalipun konsep diversi sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Das Sollen), akan tetapi dalam praktik hukum terjadi kesulitan untuk menerapkan proses diversi perkara anak di tingkat penuntutan ((Das Sein), seperti misalnya mengenai batas waktu yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini terlalu singkat bagi penegak hukum khusunya penuntut umum dalam melaksanakan diversi hanya diberikan waktu 7 hari. Hal ini terlihat sangat terburu-buru tanpa adanya jarak waktu untuk penuntut umum melakukan segala tindakan administrasi dalam penyelesaian perkara. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang diteliti dan dibahas dalam tesis ini, yaitu sebagai berikut: a. Bagaimanakah konsep hukum dan mekanisme diversi sebagai bentuk mediasi penal perkara anak di tingkat penuntutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku? dan b. Bagaimanakah implementasi diversi perkara anak di tingkat penuntutan? Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan metode yuridis normatif, yang menitik beratkan penelitian terhadap data sekunder melalui pendekatan undang-undang atau statuta approach atau pendekatan yuridis, dan pendekatan asas-asas hokum, sedangakan teknik pengumpulan bahan dilakukan melalui kajian kepustakaan yang dilengkapi dengan melakukan wawancara, dan setelah sumber bahan hukum tersebut diinventarisir, kemudian dianalisis secara normatif-kualitatif. Adapun hasil penelitian yang ditemukan adalah: Pertama, konsep hukum dan mekanisme diversi sebagai bentuk mediasi penal perkara anak di tingkat penuntutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdampak pada lebih signifikannya peranan penegak hukum, masyarakat, keluarga pelaku pidana hingga keluarga korban. Semua pihak dilibatkan dalam proses diversi sebagai perwujudan dari Keadilan Restoratif. Kedua, Implementasi diversi perkara anak di tingkat penuntutan masih terdapat permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Penuntut Umum, diantaranya yaitu hingga saat ini aturan dan tata cara pelaksanaan Diversi dalam tahap Penuntutan belum diatur lebih lanjut, walaupun dalam pelaksanaan diversi telah ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 mengenai pelaksanaan diversi dalam praktek peradilan, akan tetapi Perma tersebut hanya berlaku bagi diversi di pengadilan, sehingga tanpa kehadiran Peraturan Pemerintah tersebut, maka untuk itu Pemerintah harus segera membentuk Peraturan Pemerintah tentang ketentuan pedoman pelaksanaan proses diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversi.

Actions (login required)

View Item