Febie Saputra (2015) Kedudukan Bendahara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (761kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (625kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI .pdf Download (749kB)
	Text (BAB 1) 4. BAB I PENDAHULUAN .pdf Download (847kB)
	Text (BAB 2) 5. BAB II JABATAN FUNGSIONAL DALAM KONTEKS KEDUDUKAN BENDAHARA .pdf Restricted to Registered users only until 28 January 2023. Download (832kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 6. BAB III PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA .pdf Restricted to Registered users only until 28 January 2023. Download (895kB) | Request a copy
	Text (PENUTUP) 7. BAB IV PENUTUP .pdf Restricted to Registered users only until 28 January 2023. Download (696kB) | Request a copy
	Text 8. DAFTAR BACAAN .pdf Download (748kB)

Abstract

Jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya, ketiga paket undang-undang pengelolaan keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, memiliki beberapa perbedaan yang cukup mendasar dan bahkan terdapat hal baru yang sebelumnya tidak dikenal. Salah satu di antaranya adalah jabatan bendahara sebagai jabatan fungsional. Pemerintah memegang peran utama dalam mewujudkan good governance dalam pelaksanaan anggaran belanja negara. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah memberikan landasan hukum yang kuat dalam rangka penerapan prinsip-prinsip good governance. Hal tersebut karena secara jelas diatur bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, idealnya pelaksanaan APBN untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan usaha perwujudan kepentingan umum, tanpa ada perbedaan apapun atas kemajemukan masyarakat (pluralitas) Indonesia.

Actions (login required)

View Item