Nopriagis Cipta Ayu (2015) Littoral States Regulatory Regionalism: Indonesia, Malaysia, Dan Singapura Dalam Mengatasi Perompakan Di Selat Malaka Tahun 2011-2014. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (344kB)
	Text (DAFTAR ISI) 2. DAFTAR ISI .pdf Download (236kB)
	Text (ABSTRAK) 3. ABSTRAK .pdf Download (225kB)
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only until 28 January 2023. Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang permasalahan keamanan maritim yang terjadi di Selat Malaka. Kasus ini diangkat dari fenomena regionalisme yang sedang menjamur di dunia. Asia Tenggara juga tidak luput dari fenomena ini, khususnya regionalisme yang diangkat karena masalah keamanan. Malacca Sea Patrols, atau disingkat MSP, adalah salah satu contoh fenomena regionalisme yang dipelopori oleh littoral states yang berdaulat; Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam mengatasi masalah keamanan maritim di Selat Malaka khususnya pembajakan laut. Permasalahannya kemudian, kefektifan kinerja dari MSP ini dipertanyakan. Pada awal pembentukannya di tahun 2006 sampai 2010, MSP bisa mengendalikan angka perompakan sampai hampir nol. Namun, di tahun berikutnya, angka ini naik kembali secara signifikan. Permasalahan ini akan dikupas dengan menggunakan teori regulatory regionalism milik Kanishka Jayasuriya dan Shahar Hameiri. Mereka memaparkan ide win-win solution mengenai bagaimana menyelaraskan antara hukum regional dan hukum nasional. Mereka mengantarkan proposisi mengenai meta governance untuk bersikap kepada obyek diluar kerjasama regional; functional spesialisation untuk bersikap dengan spesialis publik/organisasi swasta, dan �de-bounded� risk and risk governance untuk bersikap melalui masalah internal dalam kerjasama regional tersebut. Selain dari literatur, data dilakukan melalui wawancara dengan petugas keamanan nasional Ditpolair. Dari data-data tersebut, peneliti menyimpulkan beberapa hal. Pertama, nampak adanya perbedaan sikap ketiga negara pantai kepada kekuatan asing yang datang di Selat Malaka. Kedua, nampak adanya perbedaan sikap ketiga negara pantai mengenai spesialis publik di Selat Malaka (dimana pada penelitian ini akan dikhususkan kepada private military security companies/PMSC). Ketiga, nampak bahwa permasalahan teknis dari MSP dan permasalahan internal-bilateral ketiga negara itu sendiri yang menghambat kinerja dari MSP. Implikasi ini juga disertai oleh masalah nasional salah satu negara pantai yang belum memaksimalkan pengentasan kemiskinan dan kinerja aparat keamanan yang tumpang tindih. Hal ini diperkuat oleh kelemahan dari teori regulatory regionalism yang alpa akan adanya penyelesaian konflik.

Actions (login required)

View Item